WASHINGTON (Arrahmah.id) - Lima tahun telah berlalu sejak serangan mematikan oleh ISIS di sekitar bandara Kabul—sebuah serangan yang terjadi pada hari-hari terakhir penarikan pasukan AS dari Afghanistan, yang menewaskan sedikitnya 170 warga sipil Afghanistan dan 13 anggota militer AS, serta melukai puluhan orang lainnya.
Departemen Luar Negeri AS telah menawarkan imbalan dengan total hingga 18 juta dolar AS untuk informasi mengenai dua pemimpin ISIS Khurasan.
Program "Rewards for Justice" milik Departemen Luar Negeri AS menyatakan pihaknya menawarkan imbalan hingga 8 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada identifikasi atau penangkapan Sanaullah Ghafari—yang juga dikenal sebagai Shahab al-Muhajir—pemimpin Daesh-Khorasan, serta hingga 10 juta dolar AS untuk informasi mengenai Obaidullah, pemimpin ISIS lainnya, lansir Tolo News (27/8/2026).
Menurut departemen tersebut, Ghafari bertanggung jawab menyetujui operasi ISIS dan mengamankan sumber pendanaan bagi kegiatan kelompok itu, sementara Obaidullah mengelola aktivitas keuangan kelompok tersebut.
Sadiq Shinwari, seorang analis masalah militer, mengatakan: "Menawarkan imbalan bagi para pemimpin ISIS bisa sangat efektif untuk mengidentifikasi mereka dan membatasi aktivitas kelompok tersebut, namun imbalan saja tidaklah cukup. ISIS terus beroperasi dalam sel-sel kecil yang tersebar di berbagai negara di kawasan ini, dan upaya memerangi kelompok tersebut memerlukan kerja sama dalam hal intelijen serta pertukaran informasi."
Sebelumnya, pada 2024, Reuters melaporkan bahwa Sanaullah Ghafari—yang juga dikenal sebagai Shahab al-Muhajir—tinggal di provinsi Balochistan, Pakistan.
Pihak Imarah Islam juga telah menyatakan dalam beberapa kesempatan sebelumnya bahwa mereka menargetkan ISIS di wilayah Pakistan, termasuk Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa.
Sarwar Niazi, seorang analis masalah militer, mengatakan: "ISIS merupakan ancaman bagi perdamaian di kawasan ini maupun dunia, dan semua negara harus turut serta dalam memerangi ISIS. Tanpa kerja sama antarnegara, tidak ada satu pun negara yang mampu mencegah aktivitas ISIS sendirian."
Pengumuman imbalan oleh AS ini muncul di tengah status ISIS Khurasan sebagai salah satu kelompok bersenjata yang terus dipantau ketat oleh negara-negara di kawasan tersebut dan komunitas internasional, di tengah kekhawatiran mengenai jaringan keuangan dan operasional kelompok itu di wilayah tersebut. (haninmazaya/arrahmah.id)