DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Presiden Suriah Ahmad asy Syaraa menyampaikan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah Washington secara resmi menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada Senin (24/8/2026). Asy Syaraa menyebut keputusan tersebut sebagai langkah bersejarah yang mengakhiri status yang telah membayangi Suriah selama hampir lima dekade dan membuka peluang baru bagi pembangunan serta pemulihan ekonomi negara itu.
Dalam pidato yang disampaikan melalui video pada Senin, seperti dilansir Reuters (25/8/2026), Asy Syaraa mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah dan secara khusus berterima kasih kepada Trump serta negara-negara yang mendukung pencabutan status tersebut.
“Saya mengucapkan selamat kepada rakyat Suriah atas dihapusnya nama Suriah secara resmi dari daftar negara sponsor terorisme dan berterima kasih kepada Presiden Donald Trump,” kata Asy Syaraa, dikutip dari Anadolu Agency.
Asy Syaraa mengatakan keputusan Washington membuat Suriah dapat meninggalkan apa yang disebutnya sebagai beban masa lalu. Ia menggambarkan pencabutan status tersebut sebagai kesempatan untuk memasuki fase baru yang berorientasi pada pembangunan, investasi dan pemulihan setelah bertahun-tahun dilanda perang. Al Jazeera melaporkan pemerintah Suriah menyambut keputusan tersebut sebagai langkah bersejarah yang dapat membantu proses rekonstruksi setelah 14 tahun konflik.
Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mencabut penetapan Suriah sebagai State Sponsor of Terrorism (SST) pada 24 Agustus setelah menjalani proses peninjauan selama 45 hari di Kongres. Status tersebut telah diberlakukan terhadap Suriah sejak 1979. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan keputusan itu mencerminkan upaya pemerintahan Asy Syaraa untuk menjauhkan Suriah dari terorisme internasional.
Pencabutan status tersebut memiliki konsekuensi ekonomi dan diplomatik penting. Menurut Reuters, penghapusan Suriah dari daftar sponsor terorisme menghilangkan sejumlah pembatasan yang sebelumnya menghambat bantuan luar negeri AS, ekspor pertahanan dan transaksi keuangan tertentu. Langkah itu juga diharapkan mempermudah masuknya investasi internasional untuk membantu pembangunan kembali Suriah.
Keputusan AS juga disertai pencabutan penetapan teroris terhadap Jabhah Nusrah, yang kini dikenal sebagai Hai'ah Tahrir Sham (HTS), kelompok yang pernah dipimpin Asy Syaraa sebelum perubahan politik di Suriah. Perubahan kebijakan tersebut menjadi bagian dari pergeseran pendekatan Washington terhadap pemerintahan baru Suriah setelah jatuhnya Presiden Bashar al-Assad pada 2024.
Perubahan kebijakan AS itu telah dipersiapkan sejak Juli. Trump sebelumnya memberi tahu Asy Syaraa mengenai keputusannya untuk menghapus Suriah dari daftar tersebut ketika keduanya bertemu dalam rangkaian pertemuan tingkat tinggi di Ankara, Turki, pada Juli 2026. Pada saat itu, Trump menyatakan bahwa pencabutan status tersebut merupakan bagian dari upaya membuka jalan bagi Suriah untuk kembali membangun perekonomiannya.
The National dan media Arab lainnya menilai langkah Washington dapat memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah Suriah untuk menarik modal asing dan mengintegrasikan kembali perekonomian negara tersebut dengan sistem keuangan internasional. Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shibani sebelumnya juga menyambut pencabutan status itu dengan harapan hambatan utama terhadap investasi dan hubungan ekonomi internasional dapat berkurang.
Meski demikian, pencabutan status sponsor terorisme tidak berarti seluruh persoalan sanksi terhadap Suriah otomatis berakhir. Kebijakan Washington terhadap Suriah terdiri atas berbagai rezim sanksi dan pembatasan yang memiliki dasar hukum berbeda. Karena itu, keputusan 24 Agustus terutama menghapus status State Sponsor of Terrorism, sementara sejumlah pembatasan lainnya tetap dapat berlaku sesuai kebijakan dan peraturan AS.
Keputusan tersebut juga menjadi tonggak penting bagi Asy Syaraa secara politik. Ia sebelumnya memimpin kelompok pemberontak yang menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad pada akhir 2024 dan kemudian muncul sebagai pemimpin pemerintahan transisi Suriah. Perubahan sikap Washington terhadap pemerintahannya menunjukkan pergeseran signifikan dari pendekatan isolasi menuju keterlibatan diplomatik dan ekonomi.
Bagi Suriah, dampak paling penting dari pencabutan status tersebut diharapkan muncul dalam bidang rekonstruksi dan investasi. Selama bertahun-tahun perang, perekonomian Suriah mengalami kerusakan besar dan menghadapi berbagai hambatan akibat sanksi internasional. Pemerintah di Damaskus berharap berkurangnya hambatan keuangan dapat membantu menghidupkan kembali sektor perbankan, perdagangan, infrastruktur dan investasi asing. (hanoum/arrahmah.id)
