DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Presiden Suriah Ahmad asy Syaraa dijadwalkan mengumumkan 70 anggota parlemen yang ditunjuk langsung olehnya pada Rabu (1/7/2026), melengkapi komposisi Majelis Rakyat Suriah yang beranggotakan 210 orang.
Pengumuman tersebut menjadi tahap akhir pembentukan parlemen pertama Suriah sejak tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024 dan dimulainya masa transisi politik.
Berdasarkan deklarasi konstitusi sementara yang ditandatangani asy Syaraa pada Maret 2025, presiden memiliki kewenangan menunjuk sepertiga anggota parlemen atau 70 kursi, sementara dua pertiga lainnya dipilih melalui komite elektoral yang dibentuk pemerintah.
Sebanyak 140 anggota telah ditetapkan melalui pemilihan tidak langsung yang berlangsung dalam beberapa tahap selama 2025 hingga 2026.
Dengan diumumkannya 70 anggota pilihan presiden, parlemen baru Suriah akan resmi terbentuk dan dapat mulai menjalankan fungsi legislasi serta pengawasan terhadap pemerintahan transisi.
Juru bicara Komite Tinggi Pemilihan Majelis Rakyat Nawar Najma mengatakan penyelesaian komposisi parlemen merupakan langkah penting dalam proses transisi politik negara tersebut.
"Dengan diumumkannya anggota yang ditunjuk presiden, Majelis Rakyat akan lengkap dan siap memulai sidang pertamanya untuk menjalankan tugas-tugas legislatif pada masa transisi," ujar Nawar Najma, sebagaimana dikutip North Press Agency (30/6).
Pemerintah Suriah menyatakan mekanisme penunjukan oleh presiden dimaksudkan untuk menjamin keterwakilan berbagai kelompok masyarakat, komunitas agama, perempuan, serta kalangan profesional yang dinilai memiliki kompetensi.
Namun, sejumlah pengamat dan kelompok oposisi menilai proses tersebut masih didominasi figur-figur yang dekat dengan pemerintahan transisi sehingga ruang kompetisi politik dinilai belum sepenuhnya terbuka.
Parlemen baru ini akan menjadi lembaga legislatif pertama yang bekerja setelah berakhirnya lebih dari lima dekade pemerintahan keluarga Assad. Selain membahas rancangan undang-undang, parlemen juga diproyeksikan mengawasi pelaksanaan agenda transisi, reformasi institusi negara, serta persiapan menuju pemilihan umum yang direncanakan setelah berakhirnya masa transisi lima tahun.
Meski demikian, proses pembentukan parlemen masih menuai kritik dari sebagian kalangan internasional karena pemilihan anggota dilakukan secara tidak langsung melalui komite elektoral, bukan melalui pemungutan suara langsung oleh seluruh warga negara.
Pemerintah Suriah beralasan sistem tersebut diterapkan sebagai mekanisme sementara mengingat kondisi keamanan dan proses pemulihan negara pascakonflik yang masih berlangsung.(hanoum/arrahmah.id)