LONDON (Arrahmah.id) - Dokumen rahasia pemerintah Inggris yang baru dibuka mengungkap bahwa pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair mengetahui dugaan pelanggaran berat 'Israel' selama Operasi Defensive Shield di Tepi Barat pada 2002.
Al Jazeera menyebut laporan intelijen dan korespondensi Kementerian Luar Negeri Inggris saat itu mencatat pembunuhan warga sipil, pembatasan bantuan kemanusiaan, ancaman terhadap tenaga medis, serta penjarahan dan perusakan rumah warga Palestina.
Dokumen tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pernyataan publik pemerintah Inggris yang mendukung 'Israel' dengan laporan internal mengenai kondisi di Ramallah dan Kamp Pengungsi Jenin.
Seorang mantan pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris menyebut tindakan 'Israel' sebagai pola pelanggaran hak asasi manusia. Sementara seorang perwira senior Inggris menggambarkan militer 'Israel' sebagai pasukan yang arogan dan tidak disiplin.
Operasi yang dilancarkan Perdana Menteri 'Israel' saat itu, Ariel Sharon, bertujuan menekan Intifada Kedua dan mengepung pemimpin Palestina Yasser Arafat. Menurut laporan tersebut, operasi itu menyebabkan sekitar 500 warga Palestina tewas dan 1.500 lainnya terluka dalam satu bulan.
Dokumen tersebut juga mencatat peringatan utusan khusus Inggris Michael Levy kepada Menteri Pertahanan 'Israel' Benjamin Ben-Eliezer bahwa tindakan represif justru akan memicu lebih banyak serangan bunuh diri dan tidak ada solusi militer untuk persoalan tersebut.
Organisasi Oxfam turut mendokumentasikan kerusakan jaringan air utama di Ramallah akibat operasi militer 'Israel' ketika itu.
Meski mengetahui laporan tersebut, Inggris tetap menjadi pemasok senjata bagi 'Israel'. Nilai ekspor senjata Inggris ke 'Israel' disebut mendekati £600 juta sepanjang 2008–2023. (zarahamala/arrahmah.id)