MORADABAD (Arrahmah.id) -- Polisi Uttar Pradesh mendaftarkan First Information Report (FIR) terhadap Haji Mohammad Usman, Wakil Ketua Samajwadi Party (SP) wilayah Moradabad, setelah sebuah video memperlihatkan dirinya melaksanakan sjalat di dekat mobil yang terparkir di kompleks Circuit House Moradabad. Polisi menyebut kendaraan dan aktivitas shalat tersebut diduga menghambat pergerakan orang serta kendaraan, sementara Usman membantah telah menutup akses atau mengganggu siapa pun.
Dilansir Voiceup Pakistan (7/9/2026), peristiwa itu terjadi pada 3 September 2026, setelah Usman menghadiri pertemuan politik SP di Circuit House. Dalam video yang kemudian beredar di media sosial, Usman terlihat melaksanakan jsalat di belakang kendaraannya di area kompleks tersebut.
Laporan polisi dibuat setelah pejabat yang bertanggung jawab atas Circuit House, yang merupakan bagian dari pekerjaan umum pemerintah daerah, mengajukan pengaduan kepada polisi. FIR didaftarkan di kantor polisi Majhola dengan menggunakan Pasal 285 dan 292 Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), yang masing-masing berkaitan dengan dugaan menghalangi jalur umum dan menimbulkan gangguan ketertiban umum.
Polisi mengatakan dasar penanganan perkara bukan semata-mata aktivitas ibadah, melainkan dugaan adanya gangguan terhadap akses di Circuit House. Kumar Ranvijay Singh, Superintendent of Police (City) Moradabad, mengatakan laporan diterima setelah pejabat Circuit House mengklaim bahwa kendaraan Usman menghambat akses pengunjung.
“Pejabat yang bertanggung jawab di Circuit House mendatangi polisi dan menyampaikan bahwa Usman menghalangi jalan pengunjung setelah video tersebut diketahui,” kata Singh.
Usman membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan dirinya hanya melaksanakan kewajiban shalat ketika waktu ibadah tiba dan tidak menutup jalan.
“Saya shalat di belakang mobil-mobil di area parkir. Shalat bukan sesuatu yang memalukan, tetapi justru membanggakan. Saya tidak takut menghadapi proses hukum,” ujar Haji Mohammad Usman seperti dikutip ThePrint. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada orang atau kendaraan yang terhalang akibat dirinya melaksanakan shalat.
Kasus tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai batas penggunaan fasilitas pemerintah untuk aktivitas keagamaan dan konsistensi penegakan aturan di Uttar Pradesh.
Sejumlah organisasi Hindu mempersoalkan pelaksanaan shalat di kompleks Circuit House, sedangkan sejumlah pihak menyoroti apakah tindakan hukum terhadap Usman benar-benar didasarkan pada gangguan lalu lintas atau juga dipengaruhi oleh identitas keagamaannya.
Usman sendiri merupakan Wakil Ketua SP Moradabad dan kerabat dekat anggota legislatif SP dari Bilari, Mohammad Faheem Irfan. Ia berada di Circuit House pada 3 September ketika Ketua Oposisi di Dewan Legislatif Uttar Pradesh, Lal Bihari Yadav, menggelar pertemuan dengan para pemimpin lokal SP. Video pelaksanaan shalat tersebut kemudian beredar luas sehari setelah kejadian dan memicu polemik politik serta administratif di Moradabad.
Dalam laporan Mei 2026, Al Jazeera mencatat bahwa umat Islam di sejumlah wilayah negara bagian tersebut menghadapi pembatasan dan kekhawatiran ketika hendak melaksanakan shalat Id di ruang terbuka. Laporan itu juga menyebut pemerintah Uttar Pradesh telah mendorong pelaksanaan shalat Id secara bergiliran untuk mencegah kerumunan dan gangguan terhadap ruang publik. (hanoum/arrahmah.id)