TEL AVIV (Arrahmah.id) -- Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu mengaku puas pernah memerintahkan serangan terhadap Qatar, sekaligus membela keputusan pemerintahnya yang sebelumnya memfasilitasi masuknya dana Qatar ke Jalur Gaza. Pernyataan itu disampaikan Netanyahu dalam wawancara dengan stasiun televisi Israel i24NEWS yang kemudian ia bagikan melalui media sosial pada Sabtu (5/9/2026), menjelang peringatan satu tahun serangan 'Israel' ke Doha.
Dalam wawancara tersebut, Netanyahu menggambarkan Qatar sebagai negara yang bermusuhan dengan 'Israel'. Ia menegaskan bahwa keberadaan Qatar sebagai mediator dan penyalur dana ke Gaza tidak berarti Doha memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan Israel selama perang.
“Saya menyerang Qatar, saya juga mengebomnya dan menyerang mereka selama perang, dan mereka menyerang saya,” kata Netanyahu dengan bangga.
Pernyataan tersebut merujuk pada serangan 'Israel' ke Doha pada 9 September 2025, yang menargetkan pertemuan pejabat kelompok perlawanan Palestina Hamas terkait pembahasan proposal gencatan senjata Gaza yang didukung Amerika Serikat. Serangan itu menewaskan lima anggota Hamas dan seorang personel keamanan Qatar. Qatar mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatannya dan hukum internasional.
Netanyahu pada saat yang sama membantah tuduhan bahwa pemerintahnya melakukan kesalahan dengan membiarkan dana Qatar mengalir ke Gaza. Menurut dia, dana tersebut digunakan untuk keperluan kemanusiaan dan kebijakan itu sebelumnya mendapat rekomendasi dari badan-badan keamanan 'Israel'.
Pernyataan Netanyahu menjadi sorotan karena Qatar selama bertahun-tahun memainkan peran penting sebagai mediator antara 'Israel' dan Hamas. Doha telah menjadi tuan rumah kantor politik Hamas sejak 2012, sementara Qatar mengatakan keberadaan kantor tersebut berkaitan dengan upaya mediasi yang diminta Amerika Serikat. Peran tersebut membuat Qatar menjadi salah satu saluran utama dalam negosiasi pembebasan sandera dan gencatan senjata.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed al-Ansari sebelumnya mengecam serangan 'Israel' ke Doha dan menyebutnya sebagai serangan yang tidak dapat diterima. Pemerintah Qatar juga menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara, terlebih karena terjadi ketika Doha sedang menjalankan fungsi mediasi dalam konflik Gaza.
Polemik kembali mencuat ketika Netanyahu secara terbuka mengakui dan membanggakan serangan tersebut. Euronews melaporkan Netanyahu tetap menyebut Qatar sebagai “negara bermusuhan”, tetapi menolak anggapan bahwa Doha pernah menentukan kebijakan 'Israel'.
“Qatar adalah negara yang bermusuhan, tetapi Qatar bukan negara yang mendikte apa pun di sini,” ujar Netanyahu.
Pernyataan terbaru Netanyahu pada akhirnya membuka kembali perdebatan mengenai serangan terhadap wilayah Qatar, peran Doha sebagai mediator, serta kebijakan 'Israel' terhadap dana yang masuk ke Gaza.
Bagi Qatar, serangan 2025 merupakan pelanggaran kedaulatan; bagi Netanyahu, serangan tersebut justru menjadi bagian dari kebijakan 'Israel' menghadapi apa yang ia sebut sebagai negara bermusuhan. Hingga kini, kedua pihak tetap memiliki posisi yang berlawanan mengenai tindakan 'Israel' di Doha dan hubungan Qatar dengan Hamas. (hanoum/arrahmah.id)