ISLAMABAD (Arrahmah.id) -- Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah antara Pakistan, Arab Saudi, dan Turki dinilai belum akan menjadi kerangka keamanan regional yang efektif apabila Iran tidak dilibatkan. Pandangan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan kawasan dan upaya Pakistan memainkan peran diplomatik dalam konflik Iran-Amerika Serikat.
Pakta yang ditandatangani pada 7 Agustus 2026 oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya. Kesepakatan tersebut juga mencakup peningkatan kerja sama pertahanan dan koordinasi keamanan.
Dalam analisis yang dikutip Al Jazeera (11/8/2026), seorang mantan jenderal Pakistan menilai keberadaan Iran tidak dapat diabaikan dalam setiap rancangan keamanan baru di kawasan. Iran merupakan salah satu kekuatan militer utama Timur Tengah dan memiliki posisi geografis strategis yang berbatasan langsung dengan Pakistan serta berhadapan dengan Arab Saudi di kawasan Teluk.
Pandangan tersebut muncul ketika hubungan Pakistan dengan Iran justru tengah mengalami perkembangan diplomatik. Islamabad sebelumnya memainkan peran dalam memfasilitasi dialog antara Washington dan Teheran, sementara pada 11 Agustus 2026 Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi berada di Teheran untuk melakukan pembicaraan dengan pejabat Iran di tengah upaya mediasi terkait perang dan keamanan Selat Hormuz.
“Iran adalah bagian penting dari arsitektur keamanan kawasan dan tidak mungkin keamanan regional dibangun dengan mengabaikan salah satu kekuatan utamanya,” demikian pandangan yang disampaikan mantan jenderal Pakistan tersebut dalam konteks pembahasan mengenai pakta pertahanan baru.
Perjanjian Makkah lahir ketika Timur Tengah menghadapi ketegangan yang meningkat. Pakistan, Arab Saudi, dan Turki berupaya memperkuat koordinasi pertahanan, sementara konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel telah meningkatkan kekhawatiran mengenai keamanan jalur energi dan pelayaran regional.
Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menegaskan bahwa pakta tersebut tidak ditujukan kepada negara tertentu. Ia menyebut perjanjian itu bersifat defensif dan membuka kemungkinan negara lain bergabung selama memenuhi prinsip-prinsip kesepakatan dan menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan juga mengatakan kesepakatan itu tidak ditujukan terhadap Iran maupun negara tertentu lainnya. Menurut Fidan, apabila salah satu anggota menghadapi serangan, bentuk dan tingkat dukungan akan ditentukan melalui konsultasi bersama.
Namun, tantangan terhadap pakta tersebut segera muncul setelah milisi Syiah Houthi Yaman yang didukung Iran mengklaim melakukan serangan terhadap fasilitas Saudi Aramco di Jizan, hanya dua hari setelah pakta pertahanan ditandatangani. Pemerintah Saudi melaporkan kebakaran di fasilitas tersebut telah dipadamkan dan tidak menimbulkan korban.
Situasi itu memperlihatkan kompleksitas langsung yang mungkin dihadapi pakta tersebut. Iran secara resmi bukan anggota perjanjian, tetapi memiliki pengaruh terhadap sejumlah aktor bersenjata di kawasan, termasuk Houthi di Yaman. Karena itu, keterlibatan Iran—baik melalui dialog maupun mekanisme keamanan regional—menjadi salah satu persoalan strategis yang tidak mudah diabaikan.
Di sisi lain, Pakistan berusaha mempertahankan hubungan dengan kedua pihak. Islamabad memiliki hubungan pertahanan yang erat dengan Arab Saudi dan Turki, tetapi pada saat yang sama berbatasan langsung dengan Iran dan secara aktif mendorong penyelesaian konflik melalui diplomasi. Parlemen Pakistan juga sebelumnya menegaskan pentingnya hubungan persahabatan dan kemitraan strategis antara Pakistan dan Iran. (hanoum/arrahmah.id)
