DAMASKUS (Arrahmah.id) -- 'Israel' disebut tengah mempertimbangkan kemungkinan memperluas operasi militernya hingga Damaskus, ibu kota Suriah. Laporan tersebut pertama kali ramai dibicarakan media 'Israel' yang menyebut gagasan mengenai pendudukan Damaskus telah dibahas di kalangan keamanan 'Israel', meski belum ada konfirmasi resmi bahwa keputusan untuk melaksanakan operasi tersebut telah diambil.
Dilansir Shabab al Sham (20/9/2026), laporan media 'Israel' yang menjadi sumber pemberitaan menyebut pembahasan mengenai kemungkinan menguasai Damaskus merupakan perkembangan baru, karena sebelumnya pembicaraan mengenai operasi Israel di Suriah lebih banyak berfokus pada wilayah selatan dan pembentukan zona keamanan.
Perkembangan itu muncul ketika pasukan 'Israel' meningkatkan aktivitas militernya di wilayah Suriah. Pada 9 September, Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu mengunjungi kawasan Gunung Hermon di wilayah Suriah bersama Menteri Pertahanan Israel Katz. Dalam kesempatan tersebut, Netanyahu mengatakan 'Israel' menguasai wilayah yang membentang dari Gunung Hermon hingga Sungai Yarmouk, sementara Katz menyatakan pasukan 'Israel' tidak akan meninggalkan kawasan yang disebutnya sebagai “zona keamanan”
Tekanan militer 'Israel' juga berlangsung di sejumlah wilayah lain. The Associated Press melaporkan bahwa pada Agustus 'Israel' menyerang pangkalan udara Abu Duhur di Provinsi Idlib, Suriah utara, dengan alasan mencegah kemungkinan pengerahan pasukan Turki di kawasan tersebut. Serangan itu memperlihatkan bahwa perhatian 'Israel' tidak hanya tertuju pada perbatasan selatan, tetapi juga pada perkembangan militer dan hubungan keamanan pemerintah Suriah dengan Turki.
Sementara itu, Al Jazeera melaporkan bahwa pada September terjadi peningkatan operasi darat 'Israel' di Suriah selatan, termasuk masuknya pasukan ke sejumlah wilayah di Quneitra dan Daraa serta serangan di sekitar pedesaan barat Damaskus. Media tersebut juga mencatat bahwa pemerintah 'Israel' berupaya mendorong demiliterisasi sejumlah provinsi Suriah dan membatasi pengerahan pasukan pemerintah Suriah ke wilayah selatan Damaskus.
Dalam forum Dewan Keamanan PBB pada 17 September, pemerintah Suriah menyatakan tetap terbuka terhadap perundingan keamanan yang dimediasi Amerika Serikat, tetapi menolak segala pengaturan yang dianggap membatasi kedaulatan dan integritas wilayahnya. Perwakilan 'Israel', Danny Danon, mengatakan 'Israel' juga melakukan pembicaraan langsung dengan pemerintah Suriah dan menginginkan agar Damaskus mengendalikan seluruh wilayah negara serta tidak membiarkan pasukan asing atau kelompok bersenjata digunakan untuk mengancam 'Israel'.
Perundingan tersebut menjadi penting karena eskalasi militer berlangsung bersamaan dengan jalur diplomatik. Pada Agustus, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani bertemu dengan pejabat intelijen 'Israel' dalam perundingan yang dimediasi Amerika Serikat di Yordania. Menurut Al Jazeera, Damascus saat itu menginginkan penarikan pasukan 'Israel' ke posisi sebelum jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad serta pemulihan penuh kesepakatan pelepasan pasukan 1974. (hanoum/arrahmah.id)