GAZA (Arrahmah.id) - Penilaian politik dan lapangan diwarnai ketidakpastian menyusul pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Dewan Perdamaian Gaza terkait draf peta jalan untuk mengimplementasikan tahap kedua kesepakatan penghentian perang. Namun, poin-poin yang disepakati kini membentur dinding syarat resiprokal, kebungkaman resmi pemerintah 'Israel', serta berlanjutnya pelanggaran lapangan yang merenggut nyawa warga sipil di Jalur Gaza.
Dewan Perdamaian merilis dokumen 15 poin berjudul “Peta Jalan untuk Menyelesaikan Rangkaian Rencana Komprehensif Presiden Donald Trump bagi Perdamaian di Gaza”, yang mencakup tata kelola keamanan, administratif, transisi, hingga jalur politik masa depan. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan penerimaan kelompoknya atas proposal para mediator untuk merampungkan tahapan gencatan senjata. Di sisi lain, pemerintah 'Israel' belum memberikan tanggapan resmi, kendati para menteri dari sayap kanan ekstrem secara terbuka menolak draf tersebut dan menyerukan kelanjutan agresi.
Berdasarkan dokumen yang dipublikasikan, peta jalan tersebut mencakup komitmen seluruh pihak terhadap rencana perdamaian Trump, penarikan mundur pasukan 'Israel', pemulihan kehidupan normal, serta pemberdayaan administrasi independen Palestina di bawah Komite Nasional. Terkait polemik senjata, khususnya pada butir kedelapan, proses inventarisasi dan penyimpanan senjata perlawanan akan dilakukan secara bertahap dalam kerangka waktu 14 hari di bawah pengawasan komite verifikasi internasional, dengan syarat penghentian total aktivitas militer 'Israel'.
Kendati demikian, respons dari Tel Aviv menunjukkan gelombang penolakan keras. Seorang pejabat 'Israel' yang enggan disebutkan namanya menegaskan kepada kantor berita Reuters bahwa pasukan penjajah tidak akan menarik diri dari apa yang disebut "Garis Kuning" sebelum Hamas benar-benar dilucuti secara total. Juru bicara kantor perdana menteri, Doron Spielman, menyatakan kepada situs Jewish Insider bahwa Tel Aviv telah menyampaikan secara resmi kepada Washington bahwa draf kesepakatan tersebut tidak mencakup kekhawatiran keamanan 'Israel'.
Dari kubu sayap kanan, Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir secara terbuka menolak draf tersebut, sementara Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar menyatakan dukungan terbatas hanya pada upaya pelucutan senjata. Sebaliknya, Juru Bicara Jihad Islam Palestina, Mohammad al-Hajj Moussa, mengungkapkan keberatan atas formula kesepakatan yang dinilai terlalu umum dan minim jaminan mengikat terkait penghentian agresi.
Para analis menilai implementasi kesepakatan ini menghadapi jalan terjal. Peneliti di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, Mohammad Shehada, menyatakan kepada Agence France-Presse bahwa mustahil bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyetujui penarikan pasukan atau rekonstruksi Gaza di tengah konstelasi politik domestik saat ini, yang dinilainya sebagai bunuh diri politik.
Di lapangan, militer Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Sepanjang pekan ini, gempuran artileri dan serangan udara terus menewaskan sejumlah warga sipil di berbagai wilayah Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat total korban syahid sejak awal agresi telah melampaui 73.000 jiwa, sementara korban tewas akibat pelanggaran harian pasca-gencatan senjata kini mencapai 1.214 orang dengan 3.977 lainnya mengalami luka-luka. (zarahamala/arrahmah.id)
