DEN HAAG (Arrahmah.id) - Di tengah meluasnya desakan internasional untuk mengadili para pemimpin 'Israel' atas dugaan kejahatan perang di Tepi Barat dan Jalur Gaza, bocoran media 'Israel' dalam beberapa jam terakhir mengindikasikan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tengah memproses surat perintah penangkapan terhadap lima pejabat tinggi 'Israel'.
Meskipun pihak ICC sempat membantah akurasi laporan harian 'Israel' Haaretz dan menyebutnya "tidak tepat", media-media 'Israel' kini mengutip informasi baru dari situs berita Inggris, Middle East Eye (MEE), mengenai dinamika rahasia yang sedang berlangsung di koridor pengadilan di Den Haag, Belanda.
Ben-Gvir Serang Balik ICC
Merespons perkembangan tersebut, Menteri Keamanan Nasional 'Israel', Itamar Ben-Gvir, langsung melayangkan kritik tajam terhadap ICC. Ben-Gvir menegaskan bahwa dirinya tidak takut dan tidak akan mundur oleh perintah apa pun dari Den Haag dalam menjalankan apa yang ia sebut sebagai "kebijakan tegas melawan teroris dan musuh 'Israel'."
"Kami tidak akan menundukkan kepala di hadapan terorisme, melainkan kami yang akan menundukkan para teroris itu," ujar Ben-Gvir, sembari menegaskan dukungan penuhnya bagi tentara 'Israel'.
Detail Dakwaan terhadap Bezalel Smotrich
Berdasarkan sumber-sumber yang dikutip Middle East Eye, Kantor Jaksa Penuntut Umum ICC dilaporkan telah mengajukan permohonan rahasia pada April lalu untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Menteri Keuangan 'Israel', Bezalel Smotrich.
Dakwaan yang diajukan terhadap Smotrich mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang terkait tindakan pengusiran serta pemindahan paksa warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Selain itu, ia juga dijerat dengan dakwaan kejahatan perang atas kebijakan 'Israel' yang memindahkan populasi penduduknya atau pemukim ilegal ke wilayah pendudukan tersebut. Terakhir, Jaksa ICC juga memasukkan dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang mendasarkan pada tindakan persekusi serta penerapan sistem apartheid atau pemisahan rasial terhadap warga Palestina.
Laporan tersebut juga menambahkan bahwa pada Rabu pekan lalu (13/5), ICC telah melakukan peninjauan bukti-bukti untuk mempertimbangkan dua permohonan penangkapan tambahan, salah satunya menyasar Itamar Ben-Gvir, meskipun draf tersebut belum diajukan secara resmi. Jika majelis pra-peradilan ICC meloloskan gugatan ini, Smotrich akan menjadi pejabat internasional pertama dalam sejarah yang dijatuhi surat perintah penangkapan atas dakwaan kejahatan apartheid.
Jaksa Agung ICC Enggan Membantah
Saat dimintai konfirmasi oleh MEE, juru bicara Kantor Jaksa Penuntut Umum ICC tidak membantah adanya pengajuan tuntutan terhadap Smotrich. Namun, pihak ICC merujuk pada regulasi mahkamah yang diperbarui pada November lalu, yang menyatakan bahwa seluruh dokumen permohonan penangkapan bersifat rahasia dan disegel, kecuali jika hakim memutuskan sebaliknya.
"Oleh karena itu, Kantor Jaksa Penuntut Umum ICC tidak dapat memberikan komentar terkait pertanyaan mengenai klaim permohonan surat perintah penangkapan tersebut," ungkap juru bicara ICC.
Jika hakim meloloskan permohonan ini, Smotrich akan menjadi pejabat teras 'Israel' ketiga yang berstatus buron ICC, menyusul dikeluarkannya surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
Selain Smotrich dan Ben-Gvir, sumber media 'Israel' menyebutkan tiga nama lain yang masuk dalam radar daftar buron baru ICC, yaitu Menteri Pertahanan Israel Katz, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Eyal Zamir, dan mantan Kepala Staf Jenderal Herzi Halevi.
Di sisi lain, Jaksa Agung ICC Karim Khan mengungkapkan bahwa dirinya terus menghadapi tekanan politik berat dan kampanye sepihak dari Amerika Serikat dan Inggris yang bertujuan untuk mendepaknya dari jabatan pasca-langkahnya mengincar Netanyahu dan Gallant. (zarahamala/arrahmah.id)