DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Pemerintahan baru Suriah menghadapi persoalan pelik setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad: bagaimana menangani ribuan pejuang asing atau muhajirin yang selama bertahun-tahun ikut bertempur dalam perang sipil Suriah. Mereka dahulu dianggap sekutu penting dalam perjuangan bersenjata melawan Assad, tetapi kini keberadaan mereka justru menjadi sumber ketegangan politik, keamanan, dan diplomatik bagi Damaskus.
Dalam laporan mendalam The New Arab (18/5/2026), kelompok muhajirin terdiri dari petempur asing asal Asia Tengah, Kaukasus, Timur Tengah, hingga Eropa yang datang ke Suriah sejak awal perang saudara. Banyak dari mereka bergabung dengan kelompok-kelompok eperti Hai'ah Tahrir asy-Syam (HTS), organisasi yang kini mendominasi pemerintahan baru Suriah di bawah Presiden sementara Ahmad asy-Syaraa, yang sebelumnya dikenal dengan nama Abu Muhammed al-Jaulani.
Selama perang melawan Assad, para petempur asing memainkan peran militer penting. Mereka dikenal disiplin, loyal, dan memiliki pengalaman tempur tinggi. Namun setelah HTS berhasil mengambil alih Damaskus dan membentuk pemerintahan baru, keberadaan mereka berubah menjadi beban sensitif.
Pemerintah Suriah kini mencoba mengintegrasikan sebagian petempur asing ke dalam struktur resmi negara, terutama militer. Kementerian Pertahanan Suriah bahkan membentuk Divisi ke-84 sebagai unit khusus yang menaungi personel non-Suriah. Sejumlah komandan asing dilaporkan memperoleh jabatan tinggi di militer baru Suriah.
Salah satu figur paling kontroversial adalah Abdul Aziz Dawoud Khodabardi, pemimpin kelompok Uyghur Turkistan Islamic Party (TIP), yang disebut memperoleh pangkat Brigadir Jenderal pada 2025. Langkah itu memicu kekhawatiran pemerintah Cina karena TIP selama ini memperjuangkan kemerdekaan Xinjiang dari Beijing.
Aaron Zelin dari The Washington Institute for Near East Policy mengatakan pemerintah Suriah memilih pendekatan integrasi ketimbang konfrontasi langsung.
“Pemerintah ingin mereka masuk secara resmi ke Kementerian Pertahanan agar ada kendali komando yang jelas di atas mereka,” kata Aaron Zelin.
Meski pemerintah baru Suriah mencoba merangkul para muhajirin, langkah tersebut memicu kekhawatiran luas di dalam dan luar negeri. Negara-negara Barat menekan Damaskus agar menyingkirkan figur-figur ekstremis dari struktur negara, sementara kelompok minoritas di Suriah takut pengaruh Islamisme garis keras akan semakin menguat.
Menurut laporan The Washington Post dan Wall Street Journal, banyak warga Suriah — terutama komunitas Alawi, Kristen, dan Kurdi — memandang petempur asing sebagai simbol radikalisme yang dapat mengancam masa depan Suriah yang plural. Kekhawatiran itu meningkat setelah sejumlah elemen asing dituduh terlibat dalam kekerasan sektarian terhadap komunitas Alawi pada Maret 2025.
Presiden Ahmad asy-Syaraa disebut memahami sensitivitas tersebut. Setelah jatuhnya Assad pada akhir 2024, pemerintah baru bahkan memerintahkan kontingen asing yang sebelumnya terlihat di jalan-jalan kota Suriah untuk kembali ke markas mereka di Idlib dan Aleppo utara guna meredam ketegangan publik.
Peneliti Suriah Abdullah al-Reis mengatakan banyak petempur asing kini merasa tersisih setelah membantu menjatuhkan Assad.
“Mereka bertempur untuk menggulingkan rezim, tetapi sekarang merasa seperti sesuatu yang ingin disembunyikan pemerintah,” kata Abdullah al-Reis.
Persoalan lain yang belum terselesaikan adalah status hukum para petempur asing. Sebagian besar dari mereka telah tinggal di Suriah lebih dari satu dekade, menikah dengan warga lokal, memiliki usaha, bahkan membangun keluarga di sana. Namun banyak yang tidak lagi memiliki kewarganegaraan asal atau menghadapi ancaman penjara jika dipulangkan.
Reuters melaporkan sejumlah petempur asing dan aktivis Islamis telah mengajukan permohonan kewarganegaraan Suriah kepada pemerintah baru. Mereka berargumen telah “berkorban” dalam perang dan layak menjadi bagian dari Suriah baru.
Namun isu itu sangat sensitif. Memberikan kewarganegaraan kepada ribuan mantan kombatan asing berpotensi memicu penolakan domestik sekaligus memperburuk hubungan Suriah dengan negara-negara Barat dan Asia yang khawatir terhadap ancaman ekstremisme transnasional.
Sebagian analis menilai pemerintah Suriah sebenarnya menghadapi dilema tanpa solusi ideal. Menyingkirkan para petempur asing terlalu keras berisiko memicu pemberontakan baru dari faksi-faksi garis keras. Sebaliknya, mempertahankan mereka dalam struktur negara dapat menghambat normalisasi hubungan internasional Suriah.
Jurnalis dan peneliti jaringan jihad transnasional Tam Hussein menilai keberadaan para muhajirin sudah menjadi bagian dari realitas sosial di Suriah barat laut.
“Mereka memiliki bisnis, dikenal masyarakat, dan telah menjadi bagian integral dari wilayah Suriah ini,” ujar Tam Hussein.
Selama lebih dari satu dekade perang, Suriah berubah menjadi pusat pertemuan berbagai kelompok jihad internasional. Kini, setelah Assad tumbang dan pemerintahan baru mencoba membangun legitimasi, pertanyaan terbesar yang tersisa adalah apakah negara baru Suriah mampu mengendalikan warisan perang tersebut — atau justru akan terus dibayangi oleh para petempur asing yang dulu membantu memenangkan revolusi. (hanoum/arrahmah.id)