NEW YORK (Arrahmah.id) - Pejabat Iran dan Amerika Serikat menggelar pembicaraan selama beberapa jam di sela-sela Sidang Umum PBB di New York, Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Teheran menyampaikan sejumlah syarat untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Utusan Khusus AS Steve Witkoff mengatakan para mediator berpindah-pindah antara delegasi Iran dan AS sepanjang hari. Ia menyebut pembicaraan tersebut sebagai putaran diskusi yang diharapkan menghasilkan perkembangan konstruktif dan menjanjikan. Para mediator disebut akan melanjutkan upaya diplomatik.
Menurut laporan media Iran, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Witkoff dan Jared Kushner, utusan Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam. Qatar menjadi mediator dalam pembicaraan tersebut.
Presiden AS Donald Trump kemudian mengonfirmasi adanya pertemuan itu dan menyebutnya sebagai pertemuan yang “sangat baik” dan produktif. Trump juga mengatakan pembicaraan lanjutan akan digelar dalam waktu dekat.
Tiga Syarat Iran
Media pemerintah Iran melaporkan Araghchi menyampaikan tiga syarat utama Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Syarat tersebut mencakup pencabutan segera blokade laut AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, pencairan aset Iran yang dibekukan, serta penghentian perang di seluruh front yang disebut Iran sebagai front perlawanan.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei kemudian menegaskan bahwa pembicaraan dengan pihak AS bertujuan menyampaikan posisi dan syarat Iran, termasuk penghentian perang, aksi militer AS, blokade laut, serta pembebasan aset Iran.
Seorang pejabat senior Iran sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa delegasi Iran di New York memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan diplomasi. Iran juga menyatakan siap membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu sekitar satu pekan jika AS mengurangi tekanan militer dan mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran.
Pembicaraan berlangsung ketika Presiden Iran Masoud Pezeshkian tiba di New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB. Ia didampingi Araghchi dan dijadwalkan menyampaikan pidato di hadapan Majelis Umum pada Rabu (23/9).
Sebelum bertolak dari Teheran, Pezeshkian mengatakan delegasinya akan menyampaikan kondisi rakyat Iran serta dampak perang, sekaligus mencari jalan untuk mengakhirinya.
Iran Siapkan Aturan Baru untuk Selat Hormuz
Di tengah upaya diplomatik tersebut, Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran juga menyetujui sejumlah pasal dalam rancangan undang-undang yang mengatur pelayaran di Selat Hormuz.
Juru bicara komite, Hassan Qashqavi, mengatakan Pasal 13, 14, dan 15 dari rancangan Rencana Aksi Strategis untuk Menjamin Keamanan dan Pembangunan Berkelanjutan Selat Hormuz telah disetujui pada Selasa (22/9).
Dalam rancangan tersebut, kapal yang melanggar aturan Iran dapat dikenai sanksi berupa penyitaan atau denda yang setara dengan 20 persen muatan kapal atau nilainya. Kapal juga dapat ditahan sementara hingga sanksi tersebut dibayarkan.
Rancangan itu turut mengatur pembentukan pengadilan khusus yang menangani pelanggaran terkait pelayaran di Selat Hormuz dengan melibatkan hakim dan ahli hukum maritim serta hukum internasional.
Selain itu, Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran diwajibkan melaporkan pelaksanaan aturan tersebut kepada Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen setiap tiga bulan.
Namun, aturan tersebut belum berlaku sebagai undang-undang. Rancangan masih harus melalui proses pembahasan di parlemen dan mendapatkan persetujuan Dewan Wali Iran.
Selat Hormuz menjadi salah satu titik utama dalam konflik dan diplomasi AS-Iran karena merupakan jalur penting bagi lalu lintas energi dunia. Pembukaan kembali jalur tersebut kini menjadi salah satu isu utama dalam pembicaraan antara Washington dan Teheran. (zarahamala/arrahmah.id)