Memuat...

Iran Pasang Tujuh Syarat untuk Buka Kembali Perundingan dengan AS

Zarah Amala
Senin, 21 September 2026 / 10 Rabiulakhir 1448 12:00
Iran Pasang Tujuh Syarat untuk Buka Kembali Perundingan dengan AS
Penasihat militer senior Iran, Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, saat diwawancarai televisi. (Foto: tangkapan video)

TEHERAN (Arrahmah.id) - Iran telah menyampaikan tujuh syarat kepada Amerika Serikat sebelum memulai kembali perundingan, kata Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mayor Jenderal Mohsen Rezaei.

Dalam unggahan di X, Rezaei mengatakan Washington telah menerima seluruh syarat tersebut. Namun, ia tidak merinci ketujuh poin itu.

“Jika Washington ingin keluar dari kesulitan yang diciptakannya sendiri dan menghindari keterlibatan lebih jauh, tidak ada pilihan selain menerima hak-hak Iran,” tulis Rezaei.

Dalam wawancara dengan Al Jazeera, Rezaei mengungkapkan tiga tuntutan Iran, yakni penghentian perang di semua lini, pembebasan aset Iran yang dibekukan, serta penghentian blokade laut AS. Qatar disebut telah menyampaikan tuntutan tersebut kepada Washington dan Teheran kini menunggu respons Presiden AS Donald Trump.

Pejabat Iran sebelumnya juga menyampaikan tuntutan lain, termasuk penghentian aksi militer AS, penarikan pasukan AS dari kawasan, pemberian kompensasi atas kerusakan akibat perang, dan pencabutan sanksi.

Belum jelas apakah tujuh syarat yang disebut Rezaei sepenuhnya sama dengan tuntutan yang sebelumnya disampaikan mantan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Mohammad Bagher Zolghadr terkait pembukaan kembali Selat Hormuz.

Ghalibaf: Tidak Kembali ke Syarat Perundingan Lama

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan konfrontasi militer dan diplomasi tidak harus saling bertentangan.

“Kita harus bertempur secara rasional dan tegas, serta berunding secara tegas dan rasional pada waktu yang tepat,” kata Ghalibaf, seperti dikutip Al Mayadeen.

Menurut Ghalibaf, Iran telah menyampaikan tuntutannya melalui para mediator dan Washington mengetahui bahwa Teheran tidak akan menerima tekanan sepihak.

Ia menegaskan Iran tidak akan kembali ke format perundingan sebelumnya atau membuka kembali Selat Hormuz sebelum tuntutan Iran dipenuhi, hak-haknya diakui, dan komitmen AS dilaksanakan. Pernyataan serupa juga disampaikan Ghalibaf dalam sidang parlemen pada Ahad (20/9/2026).

Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan mengenai kerusakan pada sejumlah instalasi militer AS di kawasan akibat serangan Iran.

ABC News melaporkan kerusakan bangunan dan peralatan militer di tiga pangkalan AS di Kuwait serta sebuah pangkalan di Arab Saudi yang menjadi lokasi aset militer AS.

Seorang personel militer AS yang dikutip secara anonim mengatakan sejumlah pangkalan tersebut mengalami kerusakan yang membutuhkan waktu sangat lama untuk diperbaiki.

Laporan inspektur jenderal Pentagon yang dirilis pada Senin (21/9) juga menyebut “ratusan bangunan dan struktur” mengalami kerusakan di sejumlah pangkalan AS di kawasan.

Di tengah laporan tersebut, The Washington Post yang mengutip enam pejabat AS melaporkan sedikitnya 22 personel militer AS tewas di Asia Barat sejak 28 Februari. Seorang pejabat lain menyebut jumlahnya mencapai 23 orang.

Lima pejabat yang dikutip surat kabar tersebut mengatakan angka itu empat lebih banyak dibanding 18 kematian yang saat itu tercatat dalam sistem analisis korban militer Pentagon. Mereka menambahkan bahwa tidak seluruh kematian tersebut secara langsung disebabkan oleh perang, tetapi melibatkan personel AS yang ditempatkan di kawasan selama konflik berlangsung. (zarahamala/arrahmah.id)