TEL AVIV (Arrahmah.id) - Menteri Pertahanan 'Israel' Israel Katz mengancam akan mengosongkan Kota Gaza dan memindahkan penduduknya ke wilayah selatan jika Hamas menculik seorang tentara atau warga sipil 'Israel'.
Katz menyampaikan ancaman tersebut saat menghadiri upacara peringatan tentara 'Israel' yang tewas dalam Perang Yom Kippur 1973.
“Saya memperingatkan Hamas dan para pendukungnya, dari Iran hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, agar tidak menculik tentara atau warga sipil Israel. Kami akan mengosongkan seluruh Kota Gaza, yang dihuni sekitar satu juta orang, dan memindahkan mereka ke selatan, seperti yang kami lakukan sebelumnya,” kata Katz.
Ia mengatakan setiap upaya penculikan akan dibalas dengan tindakan keras. Menurut Katz, respons 'Israel' tidak hanya ditujukan kepada Hamas, tetapi juga menjadi pesan kepada pihak-pihak regional yang mendukung kelompok tersebut.
Katz juga mengklaim militer 'Israel' menerima informasi intelijen mengenai rencana Hamas melakukan operasi penculikan baru. Ia tidak memberikan rincian mengenai informasi tersebut.
Katz menegaskan militer 'Israel' tidak akan mundur dari “Garis Kuning” di Gaza atau berpindah ke garis penempatan baru di dalam wilayah tersebut sebelum Hamas dihancurkan, Gaza dilucuti dari persenjataan, dan jaringan terowongan dihancurkan.
Pekan lalu, Katz juga mengancam akan melanjutkan kembali perang di Gaza dan kembali menyerukan pemindahan warga Palestina dari wilayah tersebut. Ia menyebut isu “migrasi” sebagai salah satu persoalan utama dalam menentukan masa depan Gaza.
Pernyataan tersebut disampaikan menjelang pemilu 'Israel' yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober. Kampanye politik berlangsung ketat, terutama dalam perebutan suara pemilih sayap kanan.
'Israel' menyebut rencana pemindahan warga Palestina dari Gaza sebagai “migrasi sukarela”, sementara gagasan tersebut telah mendapat penolakan dari pihak Palestina serta sejumlah negara Arab dan komunitas internasional.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya juga pernah mengusulkan pemindahan warga Palestina dari Gaza ke negara lain. Namun, pemerintahannya kemudian mengurangi dorongan terbuka terhadap gagasan tersebut dan sejumlah pejabat AS membantah adanya rencana untuk memaksa warga Gaza meninggalkan wilayah itu. (zarahamala/arrahmah.id)