KAMPALA (Arrahmah.id) -- Kepala Staf Angkatan Bersenjata Uganda Muhoozi Kainerugaba menjadi sorotan internasional setelah melontarkan tuntutan tidak biasa kepada pemerintah Turki, yakni pembayaran sebesar 1 miliar dolar AS (sekitar Rp17 triliun) serta seorang perempuan yang ia sebut sebagai “wanita paling cantik” untuk dinikahi.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui serangkaian unggahan di media sosial pada 11 April 2026, yang kemudian memicu reaksi luas dan kritik dari berbagai pihak.
Dalam unggahannya, seperti dilansir Turkiye Today (24/4/2026), Kainerugaba menyebut tuntutan finansial itu sebagai “security dividend” atau kompensasi atas peran militer Uganda selama bertahun-tahun di Somalia dalam melawan kelompok militan.
Ia juga menambahkan tuntutan pribadi yang menuai kontroversi. Muhoozi Kainerugaba menulis, “Selain 1 miliar dolar dari Turki, saya ingin wanita paling cantik di negara itu untuk menjadi istri saya,”
Kainerugaba bahkan mengancam akan memutus hubungan diplomatik dengan Turki jika tuntutannya tidak dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, termasuk menutup kedutaan dan membatasi aktivitas maskapai Turki di Uganda.
Pemerintah Turki melalui juru bicara Partai AK, Omer Celik, menanggapi pernyataan tersebut dengan menyebutnya sebagai tidak berdasar dan meminta klarifikasi. Ia mengatakan, “Pernyataan itu salah dan harus dikoreksi,”
Menurut laporan The Stateman, pernyataan Kainerugaba bukan pertama kalinya memicu kontroversi. Ia sebelumnya juga pernah mengeluarkan pernyataan serupa terhadap negara lain, termasuk terkait tokoh politik asing. Bahkan dia sempat menyatakan akan mengirim hingga 100.000 tentara untuk mendukung 'Israel' dalam menghadapi Iran.
Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas diplomasi dan ekonomi Turki di Afrika, termasuk keterlibatan dalam proyek infrastruktur di Somalia, yang disebut Kainerugaba sebagai salah satu alasan tuntutannya.
Hingga kini, unggahan tersebut telah dihapus, namun dampaknya masih terasa di ranah diplomatik dan publik internasional. Kasus ini menyoroti bagaimana pernyataan pejabat tinggi, bahkan melalui media sosial, dapat memicu ketegangan antarnegara dalam waktu singkat. (hanoum/arrahmah.id)