BANDA ACEH (Arrahmah.id) — Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menanggapi bentrokan yang terjadi saat peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh di depan Masjid Raya Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
JK mengingatkan seluruh pihak agar tidak membiarkan insiden tersebut mengganggu perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade.
“Yang penting masyarakat memahami bahwa perdamaian telah membawa kemajuan dan kesejahteraan. Jangan sampai apa yang sudah dicapai selama 21 tahun ini terganggu,” kata JK dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
JK, yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam proses perdamaian Aceh, menjelaskan bahwa kegiatan zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati Hari Damai Aceh awalnya berlangsung sebagaimana mestinya.
Namun, situasi kemudian berubah setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran bendera bulan bintang yang menarik perhatian aparat keamanan.
“Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik,” ujarnya.
Kericuhan terjadi ketika massa yang menghadiri zikir dan doa bersama memperingati 21 tahun perjanjian perdamaian Aceh terlibat bentrokan di kawasan depan Masjid Raya Baiturrahman.
TNI dan Polri kemudian mengerahkan puluhan personel untuk membubarkan massa yang dinilai mulai bertindak anarkis.
Menurut JK, bentrokan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal di Aceh dan bukan merupakan bentuk penolakan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat.
Ia menilai terdapat sebagian kelompok yang masih merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.
“Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana,” kata JK.
JK juga menyoroti absennya sejumlah tokoh utama Aceh ketika bentrokan terjadi.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem diketahui berada di Kuala Lumpur untuk menjalani pengobatan, sementara Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga tengah menjalani pengobatan di Penang, Malaysia.
“Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian,” ungkapnya.
Ia mengatakan, selama 21 tahun terakhir, kepemimpinan di Aceh banyak diisi oleh tokoh-tokoh yang berasal dari mantan kelompok atau ekskombatan.
Para tokoh tersebut, kata JK, telah memperoleh mandat melalui proses demokrasi dan pemilihan umum.
“Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi,” ujarnya.
Meski terjadi kericuhan, JK menegaskan bahwa aksi tersebut tidak mencerminkan suara mayoritas masyarakat Aceh. Menurut dia, masyarakat Aceh pada dasarnya tetap menginginkan perdamaian dan stabilitas.
“Rakyat Aceh selalu ingin damai,” katanya.
JK berharap seluruh elemen masyarakat dapat mengambil pelajaran dari perjalanan perdamaian Aceh yang telah berlangsung selama 21 tahun.
Ia menilai perdamaian telah memberikan perubahan positif bagi kehidupan masyarakat serta membuka ruang pembangunan yang lebih luas di Aceh.
Selain itu, berbagai hak yang diberikan kepada Aceh melalui kekhususan daerah, termasuk dukungan pemerintah pusat melalui dana otonomi khusus, menurut JK telah memberikan manfaat besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan agar seluruh pihak menjaga hasil perdamaian yang telah dicapai.
Menurut JK, perbedaan pandangan dan ketidakpuasan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme demokratis tanpa mengorbankan stabilitas dan perdamaian yang telah menjadi fondasi pembangunan Aceh selama dua dekade terakhir.
(ameera/arrahmah.id)
