JAKARTA (Arrahmah.id) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan pemerintah agar menjaga daya beli pekerja di tengah berbagai tantangan yang membayangi perekonomian nasional.
Menurutnya, kebijakan pengupahan perlu memperhitungkan laju inflasi agar pendapatan riil buruh tidak tergerus dan produktivitas tenaga kerja tetap terjaga.
Hal itu disampaikan JK saat membuka Rapat Kerja dan Konsolidasi Nasional (Rakerkonas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) ke-XXXV di Hotel Claro Makassar, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, JK menilai kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak terlepas dari tekanan ekonomi global yang turut memengaruhi dunia usaha di dalam negeri.
Konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah dan Ukraina, menurutnya, telah memicu kenaikan harga energi, meningkatkan biaya produksi, serta memperketat persaingan ekspor.
"Pengaruh ekonomi dunia tidak bisa kita hindari. Harga minyak naik, ongkos naik, ekspor bisa turun," ujar JK.
Selain faktor eksternal, ia juga meminta pemerintah mencermati kondisi fiskal nasional, termasuk pengelolaan utang dan defisit anggaran agar tidak menambah tekanan terhadap perekonomian.
JK turut menyoroti ancaman perubahan iklim, khususnya fenomena El Nino, yang dinilai berpotensi menurunkan hasil pertanian dan mengubah pola konsumsi masyarakat.
"Perubahan iklim akan menyebabkan hasil pertanian menurun. Akibatnya konsumsi masyarakat juga akan berubah," katanya.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, JK menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja.
Menurutnya, penetapan upah harus mempertimbangkan tingkat inflasi agar daya beli pekerja tetap terjaga.
"Kalau inflasi tidak dimasukkan dalam perhitungan gaji buruh, maka pendapatan riil buruh akan turun. Kalau pendapatan riil turun, produktivitas juga akan menurun," tegasnya.
Karena itu, JK berharap APINDO terus menjaga hubungan yang baik dengan pekerja sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.
Dalam kesempatan tersebut, JK juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat ditopang oleh satu pihak saja.
Menurutnya, kemajuan suatu negara bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
"Suatu negara yang ingin maju selalu mempunyai tiga hal pokok yang menjadi penunjang ekonomi bangsa. Pertama pemerintah, kedua pengusaha, dan ketiga masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah berperan menciptakan regulasi yang mendukung iklim usaha, membangun infrastruktur, dan menyediakan pelayanan publik yang efektif.
Sementara itu, pengusaha menjadi motor penggerak ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kontribusi terhadap penerimaan negara.
"Yang membangun ekonomi adalah para pengusaha, karena pengusaha membuka lapangan pekerjaan, menciptakan industri, mempekerjakan banyak orang, dan membayar pajak. Yang penting adalah keseimbangan antara pemerintah dan dunia usaha," kata JK.
Selain itu, JK mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor-sektor berorientasi ekspor seperti kopi, kakao, dan hasil laut.
Menurutnya, pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha ekspor dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah.
"Berikan insentif dan kemudahan kepada komunitas yang melakukan ekspor, sehingga masyarakat mendapatkan pendapatan lebih besar," ujarnya.
Di sisi lain, JK mengingatkan agar belanja negara tetap dikelola secara efektif. Ia menilai pemangkasan anggaran yang berlebihan berpotensi memperlambat perputaran ekonomi karena berdampak pada pembayaran pegawai, proyek pembangunan, hingga aktivitas sektor konstruksi.
Menutup sambutannya, JK menegaskan bahwa setiap negara akan selalu menghadapi siklus ekonomi.
Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat daya tahan ekonomi agar mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.
"Tidak ada ekonomi yang turun terus menerus atau naik terus menerus. Selalu ada siklus. Karena itu yang dibutuhkan adalah daya tahan," pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)
