SRINAGAR (Arrahmah.com) – Kelompok hak asasi terkemuka di Kashmir yang dikuasai India mengadvokasi PBB untuk membentuk komisi penyelidikan untuk menyelidiki penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah terhadap para aktivis anti-India di wilayah yang disengketakan tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil Jammu-Kashmir (JKCCS) hari ini (20/5/2019) merilis sebuah laporan terperinci yang mengatakan India menggunakan penyiksaan sebagai “kebijakan” dan “instrumen kontrol” di Kashmir, tempat pemberontak melawan pemerintah India sejak 1989.
“Penyiksaan adalah pelanggaran HAM yang paling tidak dilaporkan yang dilakukan oleh negara,” kata laporan itu. “Karena impunitas hukum, politik, dan moral meluas ke angkatan bersenjata, tidak satu pun penuntutan telah terjadi dalam setiap kasus pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut,” kata laporan itu.
Sementara itu, pihak berwenang India mengatakan mereka akan mempelajari laporan tersebut sebelum mengomentarinya. Di masa lalu, para pejabat mengakui ada penyiksaan di Kashmir tetapi membantah bahwa pasukan India secara strategis menggunakan pelecehan seksual dan lainnya untuk mengendalikan populasi.
Laporan setebal 560 halaman, yang diteliti selama satu dekade, merekomendasikan penyelidikan yang dipimpin oleh Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB. Laporan ini juga berisi desakan terhadap India untuk meratifikasi Konvensi PBB melawan penyiksaan dan juga memungkinkan kelompok-kelompok HAM global memperoleh “akses tanpa hambatan” ke Kashmir.
Tahun lalu, PBB dalam laporan pertamanya tentang Kashmir menyerukan penyelidikan internasional independen terhadap laporan pelanggaran hak seperti pemerkosaan, penyiksaan, dan pembunuhan di luar proses hukum di wilayah tersebut. Laporan yang dibantu JKCCS dengan penelitian lapangan itu khususnya mengkritik pasukan India karena menembakkan senapan pelet terhadap pengunjuk rasa, membutakan, dan melukai ratusan orang, termasuk anak-anak.
India menolak laporan PBB ini dan menyatakannya sebagai sebagai laporan yang “keliru.”
Laporan baru mencakup 432 studi kasus yang melibatkan penyiksaan dan memetakan tren dan pola, target, pelaku, lokasi, dan perincian lainnya. Kasus-kasus tersebut termasuk 293 warga sipil dan 119 “militan”, antara lain, dan 27 adalah anak di bawah umur ketika mereka disiksa.
Juan E. Mendz, mantan pelapor khusus PBB tentang penyiksaan, mengatakan laporan itu akan membantu menarik perhatian pada perlunya mengungkapkan keprihatinan tentang catatan hak asasi manusia India.
“Bagi perjuangan seluruh dunia melawan penyiksaan, laporan ini akan menjadi tonggak penting,” Mendz, yang mengajar hukum hak asasi manusia di Universitas Amerika di Washington, menulis dalam prolog laporan tersebut.
“Saya yakin bahwa sebuah laporan, ketika laporannya seketat itu, berbasis bukti dan persuasif, merupakan blok bangunan menuju kesadaran publik akan tragedi penyiksaan.”
JKCCS telah menulis laporan serupa di masa lalu tentang kebrutalan oleh beberapa dari ratusan ribu tentara India yang ditempatkan di wilayah tersebut dan menyoroti meluasnya kekuatan yang diberikan kepada mereka, yang telah menyebabkan budaya impunitas dan pelanggaran hak. Mereka pertama-tama mempublikasikan ribuan kuburan tak bertanda di bagian-bagian terpencil Kashmir dan menuntut agar temuan itu diselidiki untuk menentukan siapa yang mati dan bagaimana mereka dibunuh.
Laporan hari Senin (20/5) mengatakan lembaga-lembaga negara seperti badan legislatif, eksekutif, kehakiman dan angkatan bersenjata menggunakan penyiksaan “secara sistematis dan institusional”.
India memiliki sejarah panjang tindakan kekerasan di Kashmir dan konflik telah ada sejak akhir 1940-an, ketika India dan Pakistan memenangkan kemerdekaan dari kerajaan Inggris dan mulai memperebutkan klaim atas wilayah yang dihuni oleh mayoritas Muslim itu. Kedua saingan itu telah berperang dua dari tiga perang mereka berikutnya atas Kashmir, dan masing-masing mengelola sebagian wilayah.
New Delhi awalnya bergulat dengan gerakan-gerakan anti-India yang sebagian besar damai di bagiannya yang dikuasai Kashmir. Namun, serangkaian kesalahan politik, janji-janji yang dilanggar dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat itu meningkatkan konflik menjadi pemberontakan bersenjata penuh terhadap kontrol India pada tahun 1989 untuk Kashmir bersatu, baik di bawah pemerintahan Pakistan atau independen dari keduanya.
Sejak itu, sekitar 70.000 orang terbunuh dalam konflik tersebut.
Sebagian besar warga Kashmir membenci kehadiran pasukan India dan mendukung tuntutan pemberontak.
India telah lama memandang perjuangan Kashmir untuk menentukan nasib sendiri sebagai perang proksi Islamabad melawan New Delhi.
Kashmir yang selalu ada di bawah patroli polisi militer, paramiliter, dan pasukan bersenjata tetap menjadi salah satu daerah yang paling termiliterisasi di dunia.
Gulungan kawat berduri dan pos pemeriksaan keamanan adalah pemandangan biasa, dan undang-undang darurat memberi pasukan pemerintah kekuatan untuk menggeledah rumah dan melakukan penangkapan tanpa surat perintah dan menembak tersangka yang terlihat tanpa takut dituntut.
Di masa lalu, pemerintah mengatakan tuduhan itu kebanyakan adalah propaganda separatis yang dimaksudkan untuk menjelekkan pasukan. Tentara India sebelumnya mengatakan telah menghukum 59 tentara dalam 25 kasus pelecehan terbukti, dari 995 pengaduan yang diterimanya.
Menurut laporan itu, metode penyiksaan setelah meletusnya pemberontakan bersenjata termasuk menelanjangi tahanan, mengunci kaki dengan balok kayu yang berat, waterboarding, setrum termasuk terhadap alat kelamin, membakar tubuh dengan benda panas, pengurangan waktu tidur, dan penyiksaan seksual, termasuk pemerkosaan dan sodomi.
Selama bertahun-tahun, kelompok-kelompok hak asasi internasional menuduh pasukan India menggunakan pelecehan sistematis dan penangkapan yang tidak adil untuk mengintimidasi warga yang menentang aturan India.
Pekerja hak asasi manusia menuduh pasukan India kadang-kadang bahkan melakukan pertempuran sebagai dalih untuk membunuh demi promosi dan hadiah.
“Meskipun ada perhatian dan kecaman global atas penyiksaan setelah paparan penyiksaan tanpa pandang bulu yang dipraktikkan di penjara Guantanamo dan Abu Ghraib, penyiksaan tetap disembunyikan di Jammu dan Kashmir, tempat puluhan ribu warga sipil menjadi sasarannya,” kata laporan itu. (Althaf/arrahmah.com)
