Otoritas India telah merobohkan lebih dari 23 masjid, madrasah, dan tempat salat Id hanya dalam kurun 45 hari. Semuanya berada di negara bagian yang dikuasai Partai Bharatiya Janata (BJP), partai yang dipimpin Perdana Menteri India saat ini, Narendra Modi.
Pemerintah negara bagian berdalih bahwa masjid dan madrasah tersebut merupakan “bangunan ilegal”. Namun, pertanyaan yang diajukan umat Islam, pengadilan, dan lembaga-lembaga hak asasi manusia adalah: mengapa bangunan-bangunan itu dicap “ilegal”, dan mengapa semuanya berada di wilayah yang dimiliki umat Islam?
India merupakan negara berpenduduk sekitar 1,5 miliar jiwa, dengan lebih dari 200 juta di antaranya adalah Muslim. Jumlah tersebut menjadikan mereka kelompok minoritas Muslim terbesar di dunia. Mereka adalah warga negara yang setara dengan warga lainnya dan, secara prinsip, seharusnya menikmati hak-hak konstitusional yang menjamin kebebasan beragama, kepemilikan, serta perlindungan hukum.
Namun, berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan kekhawatiran serius dan memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hak-hak warga negara dihormati, khususnya yang berkaitan dengan minoritas Muslim.
Ironi yang mencolok adalah bahwa pembongkaran masjid ini terjadi hampir secara eksklusif di negara-negara bagian yang dikuasai BJP, partai nasionalis Hindu.
Pembongkaran madrasah dan masjid bersejarah tidak dapat dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri atau bersifat sementara. Semua itu menunjukkan adanya pola yang sistematis, terlihat dari pengerahan buldoser oleh pemerintah daerah ke kawasan dan permukiman yang mayoritas penduduknya Muslim. Tidak peduli apakah pembongkaran dilakukan di tengah kegelapan malam maupun pada siang bolong, alasannya tetap sama: bangunan tersebut disebut sebagai “bangunan ilegal”.
Ironi yang mencolok adalah bahwa hal ini terjadi hampir secara eksklusif di negara-negara bagian yang dikuasai BJP, partai nasionalis Hindu.
“Keadilan Buldoser”
Karena pembongkaran sistematis terhadap madrasah, masjid, dan situs keagamaan bersejarah terkonsentrasi di negara-negara bagian yang dikuasai BJP, pertanyaan pertama yang muncul adalah apakah keputusan pembongkaran tersebut bersifat politis, bukan semata-mata persoalan hukum.
Para aktivis menyebut pola ini sebagai “buldoser keadilan” (Bulldozer Justice).
Gagasannya sederhana sekaligus mengkhawatirkan: pemerintah daerah menggunakan buldoser untuk merobohkan bangunan yang mereka klaim sebagai “bangunan ilegal”. Namun, dalam praktiknya, bangunan dan kawasan milik umat Islam menjadi sasaran hampir secara eksklusif. Pembongkaran juga kerap dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, tanpa memberikan kesempatan mengajukan banding, serta dengan mengesampingkan proses peradilan.
Sekadar Beberapa Contoh
Sejumlah masjid telah dihancurkan di negara bagian Uttar Pradesh, negara bagian terbesar di India. Salah satunya adalah Masjid Zakir Hussain, yang dibongkar dengan alasan dibangun di atas tanah milik pemerintah.
Di Gujarat—negara bagian tempat Narendra Modi pernah menjabat sebagai kepala pemerintahan daerah sebelum menjadi perdana menteri—sekitar 30 bangunan dihancurkan hanya dalam satu malam di kawasan Kutch. Di antaranya terdapat Masjid Juna Kandhla.
Selain itu, sejumlah madrasah dan tempat penghafalan Al-Qur'an yang berada di kawasan perbatasan Pakistan juga dihancurkan, semuanya dengan dalih bahwa bangunan tersebut merupakan “bangunan ilegal”.
Muslim Membawa Persoalan Ini ke Pengadilan
Sejumlah organisasi Islam, terutama Jamaat-e-Islami Hind dan Jamiat Ulama-e-Hind, mengecam keputusan pembongkaran tersebut. Dalam berbagai pernyataan, mereka menyebutnya sebagai serangan terhadap hak-hak konstitusional dan bentuk penargetan berdasarkan identitas agama.
Mereka tidak berhenti pada kecaman, tetapi juga membawa persoalan tersebut ke pengadilan.
Association for Protection of Civil Rights telah mengajukan sejumlah perkara ke Mahkamah Agung India. Mereka meminta agar pengadilan segera mengeluarkan perintah untuk menghentikan pembongkaran sewenang-wenang, mewajibkan pemerintah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu sebelum melakukan pembongkaran, serta memberikan pemilik bangunan kesempatan untuk mengajukan banding.
Yang dipersoalkan bukan berarti setiap bangunan milik Muslim pasti legal. Bangunan legal dan ilegal terdapat di semua komunitas. Persoalannya adalah: apakah hukum diterapkan secara adil kepada semua pihak? Ataukah hukum digunakan sebagai alat diskriminasi?
Selain itu, mereka menuntut kompensasi atas bangunan yang telah dihancurkan, pembangunan kembali bangunan yang masih memungkinkan untuk dipulihkan, serta penerapan aturan hukum yang ketat agar buldoser tidak digunakan sebagai alat penghukuman kolektif.
Tidak diragukan lagi, membawa persoalan ini ke pengadilan merupakan langkah yang sangat penting karena mengalihkan pertarungan dari jalanan ke ruang pengadilan.
Pasal 25 Konstitusi India menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap tempat ibadah. Sementara itu, Pasal 14 dan 15 menjamin kesetaraan serta perlindungan hukum, sedangkan Pasal 21 menjamin hak atas kehidupan dan kebebasan pribadi. Semua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembongkaran tanpa prosedur hukum yang semestinya dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.
Organisasi HAM Internasional: Suara yang Semakin Keras
Persoalan ini tidak lagi sekadar menjadi masalah lokal atau regional. Pada Februari lalu, Amnesty International menggambarkan operasi pembongkaran tersebut sebagai kampanye kebencian yang bersifat menghukum dan mendesak pemerintah India segera menghentikan pembongkaran properti milik umat Islam secara sewenang-wenang.
Amnesty juga menyatakan bahwa buldoser digunakan sebagai “senjata” dalam perang psikologis terhadap minoritas Muslim.
Organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya, baik di India maupun di luar negeri, juga telah menerbitkan laporan yang mendokumentasikan pola berulang tersebut: bangunan dihancurkan di kawasan Muslim dengan alasan-alasan hukum yang penerapannya sangat berbeda dibandingkan dengan kawasan non-Muslim.
Yang dipersoalkan bukan berarti setiap bangunan milik Muslim pasti legal. Bangunan legal dan ilegal terdapat di semua komunitas. Persoalannya adalah: apakah hukum diterapkan dengan standar yang sama kepada semua pihak? Ataukah hukum justru digunakan sebagai alat diskriminasi?
Mengapa Umat Islam Khawatir?
Ada yang mungkin berkata, “Jika bangunan tersebut ilegal, negara memang berhak merobohkannya.”
Pada prinsipnya, hal itu benar. Setiap negara memiliki hak untuk mengatur pembangunan dan menegakkan hukum di lapangan. Namun, ada tiga hal yang membuat persoalan ini menjadi berbeda.
1. Selektivitas
Mengapa operasi pembongkaran terkonsentrasi di kawasan Muslim? Apakah seluruh bangunan ilegal di India dimiliki oleh umat Islam? Tentu tidak.
Pertanyaannya adalah: apakah hukum juga diterapkan terhadap pelanggaran yang dilakukan kelompok Hindu dengan semangat dan ketegasan yang sama?
2. Prosedur
Pembongkaran terkadang dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, pada tengah malam, pada hari libur, atau dengan pengerahan kekuatan keamanan secara berlebihan.
Hal tersebut bertentangan dengan prinsip dasar keadilan prosedural. Secara hukum, pemilik seharusnya dibawa ke proses pengadilan dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum propertinya dihancurkan.
3. Simbolisme
Masjid bukan sekadar bangunan. Dalam Islam, masjid merupakan rumah Allah dan simbol kolektif keberadaan umat Islam.
Ketika sebuah masjid atau tempat salat dihancurkan, dampak psikologisnya terhadap masyarakat jauh melampaui nilai batu bata dan semen. Situs-situs makam dan tempat ziarah juga menghubungkan masyarakat dengan sejarah dan identitas mereka.
Karena itu, penghancurannya bukan sekadar “penegakan hukum”, tetapi dapat dipandang sebagai pesan tersirat: “Kalian tidak diinginkan di sini.”
Perspektif Konstitusional
Konstitusi India secara tegas melindungi hak-hak dasar warga negara. Pasal 25 menjamin hak untuk memeluk dan menjalankan agama secara bebas.
Pasal 14 menjamin kesetaraan di hadapan hukum, yang berarti hukum harus diterapkan secara adil kepada semua orang. Sementara Pasal 21 melindungi hak atas kehidupan dan kebebasan pribadi. Mahkamah Agung India telah menafsirkan pasal tersebut secara luas hingga mencakup hak atas tempat tinggal dan martabat manusia.
Mahkamah Agung India sebelumnya juga telah mengeluarkan sejumlah putusan yang menegaskan bahwa pembongkaran sewenang-wenang tanpa prosedur hukum yang semestinya merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.
Pengadilan juga telah mengeluarkan arahan agar pemerintah memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan menyediakan kesempatan untuk mengajukan banding.
Namun, persoalannya terletak pada penerapan. Negara-negara bagian berbeda dalam sejauh mana mereka menjalankan arahan tersebut.
Para pengacara dan aktivis kemudian mengajukan pertanyaan: jika pembongkaran itu benar-benar “legal”, mengapa bangunan ilegal di kawasan non-Muslim tidak dihancurkan dengan intensitas yang sama? Dan mengapa operasi pembongkaran tersebut terkonsentrasi di negara-negara bagian yang dikuasai BJP?
Ketika sebuah minoritas merasa bahwa hukum telah menjadi alat yang digunakan mayoritas untuk melawannya, kepercayaan—yang merupakan fondasi setiap demokrasi—akan terkikis. Ketika sebuah masjid yang telah berusia 60 tahun atau bahkan satu abad dihancurkan hanya dalam satu malam, pesan yang sampai kepada ratusan juta Muslim bukanlah “hukum sedang ditegakkan”, melainkan “keberadaan kalian sedang terancam”.
Sikap Pemerintah Negara Bagian
Pemerintah dan otoritas daerah membela tindakan mereka dengan argumen utama: “Hukum adalah hukum dan harus diterapkan kepada semua orang.”
Mereka mengatakan bahwa bangunan yang dihancurkan didirikan tanpa izin, berdiri di atas tanah pemerintah, atau melanggar peraturan pembangunan. Mereka juga menegaskan bahwa pembongkaran tidak hanya menyasar umat Islam, melainkan “pelanggaran hukum” di mana pun ditemukan.
Argumen tersebut benar secara prinsip. Namun, masih terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang belum terjawab.
Jika hukum memang menjadi alasan utama, mengapa ribuan bangunan ilegal lainnya yang memenuhi kota-kota India—termasuk bangunan milik berbagai kelompok Hindu dan komunitas lainnya—tidak dihancurkan dengan cara yang sama?
Selain itu, kampanye ini terkonsentrasi di negara-negara bagian yang dikuasai satu partai, yaitu BJP, sementara tidak terjadi dengan pola yang sama di negara-negara bagian lainnya.
Operasi yang dilakukan juga ditandai dengan kecepatan dan kekerasan: pembongkaran mendadak pada malam hari dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukanlah tuduhan yang sudah ditetapkan sebelumnya, melainkan seruan untuk transparansi dan keadilan. Sebab, hukum yang bersih tidak perlu takut untuk diperiksa.
Gambaran Besar
Semua indikasi menunjukkan bahwa operasi pembongkaran sistematis tersebut tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia berlangsung dalam konteks yang lebih luas, yakni meningkatnya ketegangan antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim di India.
Mulai dari berbagai aturan yang berdampak terhadap persoalan personal umat Islam, seperti perceraian dan wakaf, larangan mengenakan hijab di sekolah, hingga perselisihan mengenai masjid-masjid bersejarah—mulai dari Masjid Babri hingga dua masjid bersejarah di kota Varanasi dan Mathura—semuanya menciptakan suasana penuh kekhawatiran dan ketidakpercayaan.
India adalah negara besar dengan warisan peradaban yang sangat kaya. Jutaan warganya terdiri atas Muslim, Hindu, Sikh, Kristen, dan berbagai kelompok lainnya yang berharap dapat hidup berdampingan dalam suasana aman dan damai.
Namun, pembongkaran berulang terhadap tempat-tempat suci umat Islam memunculkan pertanyaan mendasar:
Apakah konstitusi India yang agung—yang dirumuskan oleh para pendiri negara yang memimpikan sebuah negara untuk semua—masih mampu menaungi apa yang kini terjadi di berbagai penjuru India?
Hukum yang benar membangun bangsa dan mengangkat martabatnya. Sebaliknya, hukum yang berpihak dan diskriminatif akan menghancurkan masyarakat dan memecah belah bangsa.
Ketika sebuah minoritas merasa bahwa hukum telah menjadi alat di tangan mayoritas untuk melawannya, kepercayaan—yang merupakan fondasi setiap demokrasi—akan terkikis.
Dan ketika sebuah masjid yang telah berdiri selama 60 tahun atau bahkan satu abad dihancurkan hanya dalam satu malam, pesan yang sampai kepada ratusan juta Muslim bukanlah “hukum sedang ditegakkan”, melainkan:
“Keberadaan kalian sedang terancam.”
____
Artikel ini diterjemahkan dari Al Jazeera Arabic dengan judul asli “حين تهدم "جرافات العدالة" المساجد في الهند” yang berarti “Ketika ‘Buldoser Keadilan’ Merobohkan Masjid-Masjid di India”.
(Samirmusa/arrahmah.id)
