GAZA (Arrahmah.id) – Terpilihnya Khalil Al-Hayya sebagai Ketua Biro Politik Hamas menggantikan Yahya Sinwar yang gugur pada Oktober 2024 dinilai sebagai langkah penting yang menandai berakhirnya masa kepemimpinan sementara sekaligus mengukuhkan arah politik baru gerakan tersebut di tengah situasi paling kompleks dalam sejarah perjuangan Palestina.
Sejumlah analis yang menjadi narasumber dalam program "Ma Wara'a Al-Khabar" Al Jazeera menilai pemilihan Al-Hayya tidak sekadar pergantian figur, melainkan juga memperkuat legitimasi kelembagaan Hamas dan memberikan kewenangan politik yang lebih luas kepada sosok yang selama ini memimpin tim perunding gencatan senjata.
Peneliti dan dosen Institut Tinggi Studi Internasional Jenewa, Bilal Salaymeh, mengatakan pemilihan Al-Hayya merupakan bagian dari penataan internal Hamas setelah gugurnya Yahya Sinwar.
Menurutnya, dipilihnya tokoh yang selama beberapa bulan terakhir memimpin jalur negosiasi serta memiliki pengaruh kuat di Jalur Gaza menunjukkan bahwa Hamas memilih mempertahankan arah kebijakan yang telah berjalan, bukan memulai perubahan besar.
"Langkah ini mengakhiri kekosongan kepemimpinan yang berlangsung sejak gugurnya Sinwar, sekaligus memastikan gerakan memiliki kepemimpinan yang mampu mengelola persoalan internal dan hubungan eksternal secara bersamaan," ujarnya.
Sementara itu, analis politik Palestina Ahmad At-Tanani menilai terpilihnya Al-Hayya juga menegaskan bahwa Jalur Gaza tetap menjadi pusat kepemimpinan Hamas, meskipun "Israel" menjadikan penghancuran struktur organisasi Hamas dan mengeluarkan Gaza dari persamaan politik Palestina sebagai salah satu tujuan utama agresinya.
Ia menjelaskan, jabatan ganda Al-Hayya sebagai Ketua Biro Politik sekaligus pemimpin delegasi perunding memberikan ruang yang lebih besar baginya untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung.
At-Tanani memperkirakan kepemimpinan baru Hamas akan menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari penataan kembali struktur organisasi setelah berakhirnya tugas Komite Darurat Pemerintahan, kemungkinan transisi menuju peran politik apabila Gaza nantinya dikelola oleh komite teknokrat, hingga persoalan rekonsiliasi nasional Palestina dan agenda pemilu di masa depan.
Tetap Berpegang pada Syarat Penghentian Perang
Dalam aspek perundingan, At-Tanani meyakini Al-Hayya akan tetap mempertahankan prinsip-prinsip yang selama ini menjadi sikap Hamas, yaitu penghentian perang secara permanen, pelaksanaan penuh protokol kemanusiaan, serta perlindungan hak-hak politik rakyat Palestina.
Posisinya sebagai pemimpin gerakan sekaligus ketua delegasi negosiasi diyakini akan mempercepat proses pengambilan keputusan dalam setiap pembicaraan yang berlangsung.
Di sisi lain, Direktur Program Studi "Israel" di Mada al-Carmel Center, Dr. Matan Shihadeh, menilai pergantian kepemimpinan Hamas tidak akan mengubah sikap pemerintah "Israel".
Menurutnya, "Israel" tidak membedakan tokoh-tokoh Hamas dan tetap memandang gerakan tersebut sebagai satu kesatuan yang menjadi sasaran operasi militer maupun politik, baik di Gaza maupun di luar wilayah tersebut.
Ia juga memperkirakan "Israel" akan menggunakan kedekatan Al-Hayya dengan Iran sebagai alasan untuk meningkatkan tekanan, terutama terkait tuntutan pelucutan senjata Hamas.
Selain itu, Tel Aviv dinilai belum menunjukkan keseriusan untuk melanjutkan tahapan berikutnya dalam kesepakatan penghentian perang dan lebih memilih memanfaatkan perkembangan politik maupun militer guna memperluas kendali atas Jalur Gaza.
Tantangan Berat di Gaza
Bilal Salaymeh menambahkan bahwa kepemimpinan baru Hamas akan menghadapi tantangan yang sangat berat akibat besarnya kerusakan dan korban jiwa di Gaza setelah perang berkepanjangan.
Menurutnya, salah satu tugas utama Al-Hayya adalah memulihkan legitimasi nasional Hamas serta memperkuat kembali hubungan dengan masyarakat Gaza yang selama ini menjadi basis utama gerakan.
Ia juga menilai perubahan dinamika kawasan, termasuk terpisahnya berbagai isu yang berkaitan dengan Poros Perlawanan dalam agenda regional, telah mengurangi posisi strategis Gaza dalam prioritas politik kawasan.
Sementara itu, At-Tanani menilai pengalaman Al-Hayya yang sebelumnya mengawasi hubungan Hamas dengan negara-negara Arab dan Islam menjadi modal penting untuk menghidupkan kembali komunikasi dengan para mediator regional.
Upaya tersebut dinilai krusial guna mendorong implementasi kesepakatan penghentian perang, mempercepat proses rekonstruksi Gaza, serta memastikan persoalan Palestina tidak terus bergantung pada syarat-syarat yang ditetapkan "Israel".
Hamas sendiri memandang terpilihnya Khalil Al-Hayya sebagai bukti bahwa institusi gerakan tetap kokoh dan mampu melanjutkan aktivitasnya meskipun menghadapi upaya penghancuran yang terus dilakukan "Israel".
Namun para pengamat sepakat bahwa kepemimpinan baru Hamas kini memasuki fase yang sangat menentukan, di mana Al-Hayya harus mampu menyeimbangkan tuntutan politik internal Palestina, mempertahankan posisi tawar dalam perundingan, dan menghadapi tekanan "Israel" yang terus meningkat terkait pelucutan senjata serta masa depan Jalur Gaza.
(Samirmusa/arrahmah.id)