BOGOTA (Arrahmah.id) -- Pemerintah baru Kolombia di bawah Presiden Abelardo de la Espriella pada Senin (10/8/2026) mengakui kedaulatan 'Israel' atas Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang direbut 'Israel' pada 1967. Keputusan tersebut menjadikan Kolombia negara kedua setelah Amerika Serikat yang secara resmi mengakui klaim 'Israel' atas wilayah itu dan sekaligus menandai perubahan tajam kebijakan luar negeri Bogota terhadap 'Israel'.
Kementerian Luar Negeri Kolombia menyatakan, seperti dilansir Al Jazeera (11/8), keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan kondisi keamanan di Timur Tengah dan posisi strategis Golan bagi pertahanan 'Israel'. Pernyataan pemerintah Kolombia menyebut pengakuan tersebut sebagai bagian dari pandangan bahwa 'Israel' memiliki hak untuk melindungi diri dari ancaman eksternal.
“Pemerintah Kolombia mengakui kedaulatan 'Israel' atas wilayah ini, serta hak negara tersebut untuk melindungi diri dari ancaman eksternal,” demikian pernyataan Pemerintah Kolombia yang dipublikasikan melalui media sosial. Pemerintah juga menyatakan bahwa mempertahankan kendali dan kedaulatan 'Israel' atas Golan merupakan bagian penting dari pertahanan nasional 'Israel'.
Menteri Luar Negeri 'Israel' Gideon Saar menyambut keputusan tersebut dan berterima kasih kepada De la Espriella. Saar mengatakan dirinya telah menyepakati langkah itu bersama presiden Kolombia tersebut sehari sebelum pelantikan De la Espriella di Barranquilla.
“Perbatasan yang dapat dipertahankan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup bangsa Yahudi di tanah air bersejarah mereka,” kata Saar.
Keputusan Bogota menjadi perubahan signifikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya yang dipimpin Gustavo Petro. Petro dikenal keras mengkritik kebijakan 'Israel' di Gaza, memutuskan hubungan diplomatik dengan 'Israel' dan menghentikan impor persenjataan 'Israel'. Sebaliknya, De la Espriella yang baru mulai menjabat pada 7 Agustus 2026 telah berjanji memulihkan hubungan dekat dengan 'Israel' dan Amerika Serikat.
De la Espriella juga telah menyatakan rencana membuka kedutaan Kolombia di Yerusalem. Langkah tersebut semakin mempertegas orientasi baru pemerintah Kolombia, mengingat sebagian besar negara masih menempatkan kedutaan mereka di Tel Aviv dan tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota 'Israel' secara keseluruhan.
Status Dataran Tinggi Golan sendiri tetap menjadi persoalan hukum internasional. 'Israel' merebut sebagian besar wilayah itu dari Suriah dalam Perang Enam Hari 1967 dan pada 1981 memberlakukan hukum serta administrasinya di wilayah tersebut. Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 497 menyatakan keputusan 'Israel' tersebut “tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum internasional” serta menuntut 'Israel' membatalkannya.
Posisi tersebut masih dipertahankan masyarakat internasional. PBB menyatakan Golan sebagai wilayah Suriah yang berada di bawah pendudukan 'Israel', sementara Sekretaris Jenderal PBB António Guterres pada Juli 2026 kembali menyebut pendudukan Israel atas wilayah tersebut sebagai sesuatu yang “sepenuhnya tidak dapat diterima.”
Pengakuan Kolombia karena itu berpotensi menimbulkan konsekuensi diplomatik lebih luas. Keputusan tersebut tidak mengubah status hukum Golan menurut PBB, tetapi memberikan dukungan politik tambahan bagi posisi 'Israel'. Hingga kini, Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara lain yang secara resmi mengakui aneksasi 'Israel' atas Golan, keputusan yang dibuat pemerintahan Donald Trump pada 2019.
Langkah Kolombia juga berlangsung ketika 'Israel' memperluas kehadiran militernya di wilayah Suriah setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024. Perkembangan itu membuat isu Golan semakin sensitif karena berkaitan langsung dengan keamanan 'Israel', kedaulatan Suriah, dan keseimbangan kekuatan baru di kawasan. (hanoum/arrahmah.id)
