JAKARTA (Arrahmah.id) — Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mulai Jumat hingga Ahad, 24–26 Juli 2026, di Jakarta, menjadi momentum penting bagi konsolidasi umat Islam dalam merespons berbagai tantangan bangsa.
Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, kongres kali ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarulama dan organisasi Islam, tetapi juga menghadirkan hampir seluruh pilar kekuasaan negara dalam satu forum dialog strategis.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka kongres pada Jumat sore sekitar pukul 16.00 WIB.
Selain kepala negara, sejumlah pejabat tinggi turut dijadwalkan hadir dalam berbagai sidang pleno, di antaranya pimpinan DPR, Ketua Mahkamah Agung, Kapolri, Panglima TNI, hingga Menteri Keuangan.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara aspirasi umat dan arah kebijakan nasional.
Kongres lima tahunan yang diikuti 551 peserta dari 87 organisasi kemasyarakatan Islam ini digelar di tengah dinamika geopolitik global, tekanan ekonomi, serta perubahan arah pembangunan nasional.
Melalui forum tersebut, MUI ingin menjadikan KUII VIII sebagai ruang konsolidasi strategis untuk menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah dan seluruh lembaga negara.
Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua Steering Committee (SC) KUII VIII, KH Marsudi Syuhud, mengatakan penyelenggaraan kongres oleh MUI tidak terlepas dari posisinya sebagai rumah besar organisasi-organisasi Islam di Indonesia.
"Kenapa dilakukan oleh MUI? Karena 87 organisasi Islam minimal itu berada di satu umbrella, satu rumah besar bersatu di dalamnya adalah di rumah besar Majelis Ulama Indonesia," ujar Marsudi di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, kongres bukan sekadar forum silaturahmi, melainkan ruang untuk menyusun pemikiran bersama mengenai arah pembangunan bangsa.
Ia mengutip pandangan dalam Fiqhud Daulah yang menegaskan bahwa membangun negara merupakan sebuah keharusan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
Marsudi menjelaskan, pembangunan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas kehidupan masyarakat melalui pendidikan, ekonomi, kesehatan, penguatan kerukunan umat beragama, serta hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah.
"Kita ingin masyarakat bisa hidup bersama-sama, bisa melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah mampu menjaga keamanan, ketertiban, memastikan hukum berjalan dengan baik dan keadilan benar-benar dirasakan masyarakat. Itulah yang akan kita gagas," katanya.
Ia menegaskan bahwa kritik maupun masukan yang muncul dalam kongres merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam membangun Indonesia.
"Maka kritik itu biasa. Jika nanti di dalam kongres ini ada masukan-masukan terhadap pemerintah, itu merupakan bagian dari upaya bersama membangun bangsa," ujarnya.
Setelah pembukaan oleh Presiden, rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan 21 sidang pleno dan sidang komisi yang membahas berbagai isu strategis guna menghasilkan rekomendasi bagi umat Islam dan pemerintah.
Salah satu isu utama yang dipastikan menjadi perhatian kongres adalah pemberantasan korupsi.
Wacana hukuman mati bagi koruptor yang kembali mengemuka dalam ruang publik dipastikan menjadi bagian dari pembahasan sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
"Isu-isu kekinian itu akan dibahas di situ. Makanya kita undang pemerintah, eksekutif, yudikatif, sampai Kapolri dan Panglima juga diundang. Karena di sinilah letak membangun bangsa itu. Seluruh stakeholder bangsa harus dilibatkan," kata Marsudi.
Selain korupsi, sektor pertambangan juga menjadi salah satu agenda strategis. Pengelolaan sumber daya alam dinilai berkaitan langsung dengan aspek ekonomi, lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah akan diberi kesempatan memaparkan kebijakan di sektor tersebut, sementara organisasi-organisasi Islam akan menyampaikan pandangan dan rekomendasi masing-masing.
"Tentang tambang, nanti Menteri Pertambangan akan memberikan pandangannya. Bisa saja ada ormas yang mendukung, ada pula yang menolak. Dengan hadirnya 87 organisasi, semua pandangan akan terlihat secara terbuka," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Organizing Committee (OC) KUII VIII, M. Azrul Tanjung, mengatakan persiapan kongres telah dilakukan selama tiga bulan melalui berbagai tahapan pembahasan.
Sebanyak 551 peserta berasal dari unsur pimpinan MUI pusat dan daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga filantropi, akademisi, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga perwakilan instansi pemerintah.
"Kita berharap kongres ini akan memberikan warna sekaligus memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang kita rasakan pada akhir-akhir ini," ujar Azrul.
KUII VIII dinilai menjadi momentum penting dalam mempertemukan aspirasi umat dengan proses pengambilan kebijakan nasional secara terbuka.
Forum ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian kritik, tetapi juga wadah merumuskan solusi bagi pembangunan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Lebih jauh, penyelenggaraan kongres kali ini juga mencerminkan transformasi peran ulama yang semakin luas.
Jika selama ini ulama identik dengan pembahasan persoalan keagamaan, KUII VIII memperluas ruang pengabdian tersebut ke berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, pangan, hukum, energi, pertahanan, geopolitik, hingga tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari ikhtiar bersama membangun Indonesia yang maju, adil, dan berkelanjutan.
(ameera/arrahmah.id)