BEIRUT (Arrahmah.id) - Kozo Okamoto, sosok pejuang internasional asal Jepang yang lebih dikenal dengan julukan Ahmed Al-Yabani (Ahmad si Orang Jepang), wafat di Beirut, Lebanon, Kamis (23/7/2026), pada usia 78 tahun. Kepergiannya menutup lembaran panjang perjalanan hidup seorang intelektual yang memilih jalan militansi demi membela isu Palestina.
Sejumlah faksi utama Palestina, termasuk Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), mengeluarkan pernyataan resmi untuk menyampaikan belasungkawa. PFLP mengenang jasa-jasa Okamoto yang telah mendedikasikan hidupnya selama dekade demi dekade untuk perjuangan Palestina, sementara Hamas memuji keteguhan moral dan prinsip kemanusiaan mendiang yang konsisten menentang kezaliman.
Lahir di Kumamoto, Jepang selatan, Okamoto dikenal sebagai sosok yang cerdas dan menguasai berbagai bahasa, termasuk bahasa Arab, Inggris, Ibrani, Mandarin, dan Rusia, serta memiliki latar belakang pendidikan di bidang botani. Namun, alih-alih menempuh jalur akademis konvensional, ia bergabung dengan Tentara Merah Jepang (Japanese Red Army) pada 1966 sebelum akhirnya berafiliasi dengan PFLP.
Namanya mencuat secara global pada 30 May 1972 ketika ia bersama dua rekannya melancarkan operasi bersenjata di Bandara Lod (kini Bandara Ben Gurion) dekat Tel Aviv. Aksi tersebut dirancang sebagai bentuk balasan atas penghancuran armada pesawat Lebanon di Beirut pada 1968. Dua rekan Okamoto tewas dalam insiden tersebut, sementara ia sendiri ditangkap setelah mengalami luka-luka.
Okamoto menjalani masa hukuman selama 13 tahun di penjara 'Israel', sebagian besar di antaranya dihabiskan di dalam sel isolasi yang ketat. Ia akhirnya dibebaskan pada 20 May 1985 melalui perjanjian pertukaran tahanan antara PFLP dan 'Israel' yang dikenal sebagai Operasi Galilee.
Setelah bebas, Okamoto pindah ke Lebanon. Sempat menghadapi persoalan hukum akibat dokumen perjalanan ilegal pada akhir 1990-an, ia akhirnya mendapat dukungan luas dari faksi-faksi Palestina, partai-partai politik lokal, serta aktivis hak asasi manusia Lebanon yang menolak ekstradisinya ke Jepang. Pemerintah Lebanon kemudian memberinya status suaka politik, sebuah pengecualian langka di negara tersebut, dengan syarat tidak terlibat dalam aktivitas politik terbuka maupun muncul di media, hingga akhir hayatnya di Beirut. (zarahamala/arrahmah.id)