DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Arus kepulangan pengungsi Suriah dari Yordania terus meningkat sejak tumbangnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024. Data terbaru menunjukkan lebih dari 208.000 pengungsi Suriah telah kembali secara sukarela ke tanah air mereka dari Yordania, menandai salah satu gelombang repatriasi terbesar sejak perang saudara Suriah pecah lebih dari satu dekade lalu.
Berdasarkan data Badan Pengungsi PBB (UNHCR) yang dikutip Enab Baladi (23/7/2026), sebanyak 208.000 lebih pengungsi telah kembali dari Yordania hingga 18 Juli 2026. Kepulangan tersebut berlangsung melalui sejumlah titik perlintasan, terutama Pos Perbatasan Nasib-Jaber yang menghubungkan Suriah dan Yordania. Arus balik terus meningkat seiring membaiknya situasi keamanan di sejumlah wilayah Suriah setelah pergantian pemerintahan di Damaskus.
Gelombang kepulangan ini terjadi ketika pemerintah baru Suriah yang dipimpin Presiden Ahmad asy Syaraa berupaya memulihkan stabilitas politik dan ekonomi negara yang porak-poranda akibat perang selama 14 tahun. Pemerintah Suriah juga gencar mengajak para pengungsi untuk kembali berpartisipasi dalam proses pembangunan kembali negara.
Menurut UNHCR, Yordania selama bertahun-tahun menjadi salah satu negara penampung terbesar pengungsi Suriah. Ratusan ribu warga Suriah tinggal di kamp-kamp seperti Za'atari dan Azraq maupun di kota-kota besar Yordania setelah melarikan diri dari konflik yang dimulai pada 2011. Namun perubahan politik besar di Suriah sejak akhir 2024 telah mendorong semakin banyak keluarga untuk mempertimbangkan pulang.
Direktur UNHCR untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, Rema Jamous Imseis, sebelumnya menegaskan bahwa kepulangan para pengungsi harus tetap berlangsung secara sukarela dan aman.
"Kebutuhan kemanusiaan di Suriah masih sangat besar dan perlindungan bagi para pengungsi harus tetap dijaga," kata Rema Jamous Imseis dalam pernyataan yang dikutip Reuters.
Meski angka kepulangan meningkat, berbagai tantangan masih membayangi para pengungsi yang kembali. Banyak daerah asal mereka mengalami kerusakan infrastruktur, kekurangan layanan dasar, serta masih menghadapi persoalan ekonomi dan lapangan kerja.
Lembaga-lembaga internasional juga memperingatkan bahwa keberhasilan proses repatriasi bergantung pada kemampuan Suriah menyediakan perumahan, listrik, pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi para warga yang pulang.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi sebelumnya menyoroti pentingnya dukungan internasional terhadap proses pemulangan tersebut.
"Bagaimana kita memastikan kepulangan pengungsi Suriah dapat berkelanjutan, sehingga mereka tidak terpaksa pergi lagi karena tidak memiliki rumah, pekerjaan, atau listrik?" ujar Filippo Grandi saat kunjungannya ke Damaskus.
Data kemanusiaan PBB memperkirakan antara satu hingga 1,6 juta pengungsi Suriah dari berbagai negara tetangga berpotensi kembali ke Suriah sepanjang 2026 apabila kondisi keamanan dan ekonomi terus membaik. Selain dari Yordania, gelombang kepulangan juga tercatat berasal dari Turki, Lebanon, Irak, dan sejumlah negara lain di kawasan Timur Tengah. (hanoum/arrahmah.id)