RAMALLAH (Arrahmah.id) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas dilaporkan tengah bersiap untuk mengubah undang-undang pemilihan umum guna mengembalikan jumlah kursi Dewan Legislatif Palestina (PLC) ke komposisi semula sebanyak 132 kursi. Langkah ini dinilai oleh para pengamat sebagai upaya politik untuk mencegah pemimpin Fatah yang sedang dipenjara, Marwan Barghouti, menduduki kursi Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).
Berdasarkan laporan eksklusif dari The New Arab yang mengutip dua pejabat Palestina, amendemen yang diusulkan akan membatalkan dekrit Abbas sebelumnya yang sempat memperluas jumlah anggota PLC menjadi 200 kursi. Sebagai gantinya, rancangan baru ini akan mengalokasikan 68 kursi tambahan Dewan Nasional Palestina (PNC) bagi perwakilan dari wilayah pendudukan.
Namun, alih-alih melalui proses pemilihan umum, ke-68 anggota Dewan Nasional tersebut rencananya akan dipilih berdasarkan "konsensus", sebuah mekanisme yang dalam sistem politik Palestina merujuk pada penunjukan langsung.
Berdasarkan aturan yang berlaku, hanya anggota PNC yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Komite Eksekutif PLO, jabatan tertinggi di organisasi tersebut. Pakar hukum konstitusi Rashad Tuam memperingatkan bahwa jika Barghouti tidak termasuk di antara 68 orang yang ditunjuk, ia tidak akan bisa memimpin PLO meskipun terpilih sebagai Presiden Otoritas Palestina (PA).
Menanggapi rencana tersebut, seorang pejabat Palestina berdalih bahwa formula penunjukan ini diperlukan untuk memastikan perwakilan dari sektor-sektor yang tidak dapat berpartisipasi dalam pemilu PLC, seperti anggota sektor keamanan, institusi tertentu, serta faksi politik minoritas. Langkah ini juga diklaim dapat menekan anggaran belanja negara yang akan membengkak jika jumlah anggota PLC dinaikkan menjadi 200 orang.
Kendati demikian, kritik keras datang dari kalangan akademisi dan hukum. Rashad Tuam menilai bahwa proses penunjukan alih-alih pemilu tersebut sarat muatan politis.
"Langkah ini kemungkinan besar akan dieksploitasi dalam konflik politik untuk menghalangi pencalonan Marwan Barghouti sebagai Ketua PLO," ujar Tuam. Ia menambahkan, metode penunjukan ini dikhawatirkan memberi kendali penuh bagi kepemimpinan saat ini untuk memastikan kandidat pilihan mereka menduduki tampuk kekuasaan tertinggi di PA maupun PLO, sekaligus mencederai proses demokrasi. (zarahamala/arrahmah.id)