Mali Desak PBB Segera Tarik Misi Penjaga Perdamaiannya

BAMAKO (Arrahmah.id) – Mali telah meminta PBB untuk menarik misi penjaga perdamaiannya dari negara itu “tanpa penundaan,” dan mencela “kegagalannya” dalam menanggapi tantangan keamanan.

Menteri Luar Negeri Abdoulaye Diop, yang merupakan bagian dari otoritas militer sementara Mali, mengatakan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Jumat (16/6/2023) bahwa pasukan penjaga perdamaian yang dikenal sebagai MINUSMA harus menarik pasukannya dari negara Afrika Barat itu.

BacaJuga

El Ghassim Wane, kepala misi PBB di Mali, mengatakan setelah pertemuan dewan beranggotakan 15 orang bahwa melakukan operasi penjaga perdamaian PBB “hampir tidak mungkin” tanpa persetujuan negara tuan rumah.

“Ini adalah keputusan yang harus diambil dewan,” katanya kepada wartawan. “Tapi poin yang saya buat, dan saya yakin ini adalah poin yang disetujui semua orang, adalah bahwa pemeliharaan perdamaian didasarkan pada prinsip persetujuan dari negara tuan rumah dan tanpa persetujuan itu, tentu saja, operasi hampir tidak mungkin dilakukan.”

Kristen Saloomey dari Al Jazeera mengatakan bahwa mandat untuk misi tersebut akan berakhir pada akhir bulan.

“Menteri luar negeri telah menyatakan keprihatinan bahwa PBB telah berada di negara itu selama 10 tahun dan kekerasan serta ketidakamanan yang dikirim ke sana untuk dihentikan semakin memburuk,” katanya, melaporkan dari markas besar PBB di New York City.

“Dia mengatakan ini telah mengakibatkan krisis kepercayaan bagi rakyat Mali. Ada protes di Mali yang meminta pasukan penjaga perdamaian PBB untuk segera pergi.”

Anggota Dewan Keamanan PBB harus mengadopsi resolusi untuk memperpanjang mandat MINUSMA sebelum 30 Juni. Hal itu membutuhkan setidaknya sembilan suara mendukung dan tidak ada veto oleh Rusia, Cina, Amerika Serikat, Inggris atau Prancis untuk disahkan.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada dewan bahwa misi penjaga perdamaian hanya dapat berhasil jika ada “koordinasi yang sangat erat dengan negara tuan rumah dan menghormati kedaulatan Mali”.

“Masalah sebenarnya bukanlah jumlah penjaga perdamaian tetapi fungsinya, dan salah satu tugas utama pemerintah Mali adalah memerangi terorisme, yang tidak diatur dalam mandat Blue Helmet,” kata Nebenzia.

Penguasa militer negara itu semakin memberlakukan pembatasan operasional pada penjaga perdamaian dan juga memutuskan aliansi lama Mali dengan bekas kekuatan kolonial Prancis.

“Pemerintah Mali menyerukan penarikan MINUSMA tanpa penundaan,” kata Diop.

“Namun, pemerintah bersedia bekerja sama dengan PBB dalam masalah ini,” tambahnya, menolak semua opsi untuk mengubah mandat misi seperti yang diusulkan Sekjen PBB.

Pada Januari, Sekjen PBB Antonio Guterres mengajukan tiga opsi untuk mengubah misi tersebut, dari penambahan personel hingga penarikan pasukan.

Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada awal pekan, dia merekomendasikan solusi perantara kepada Dewan Keamanan PBB untuk “mengonfigurasi ulang” operasi untuk berkonsentrasi pada sejumlah prioritas.

Lebih dari 300 penjaga perdamaian telah terbunuh sejak dimulainya misi pada 2013, menjadikannya misi PBB paling mematikan di dunia.

MINUSMA didirikan untuk membantu menstabilkan negara setelah pemberontakan Tuareg tahun sebelumnya yang menimbulkan pemberontakan yang berkelanjutan. Sementara pemberontak dipaksa mundur dari kekuasaan di kota-kota utara Mali dengan bantuan operasi militer yang dipimpin Prancis, mereka berkumpul kembali di padang pasir dan mulai melancarkan serangan terhadap tentara Mali dan sekutunya.

Frustrasi tentang meningkatnya ketidakamanan menyebabkan dua kudeta di Mali pada 2020 dan 2021 dan pemerintah militer yang berkuasa semakin berselisih dengan MINUSMA dan sekutu internasional lainnya, termasuk Prancis.

“MINUSMA tampaknya telah menjadi bagian dari masalah dengan memicu ketegangan masyarakat yang diperburuk oleh tuduhan yang sangat serius yang sangat merusak perdamaian, rekonsiliasi, dan kohesi nasional di Mali,” kata Diop.

“Situasi ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan di antara penduduk sehubungan dengan MINUSMA,” tambahnya, mencatat laporan baru-baru ini oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia tentang operasi anti-pemberontakan di Moura pada Maret 2022.

Tuntutan datang pada saat negara sedang mempersiapkan pemilihan pada Ahad (18/6).

Warga Mali akan memilih untuk menyetujui atau menolak amandemen konstitusi yang akan memperkuat kekuasaan presiden sebelum transisi yang dijanjikan dari pemerintahan militer kembali ke demokrasi.

Referendum tersebut adalah yang pertama dari serangkaian jajak pendapat yang dijadwalkan untuk membuka jalan bagi pemilihan presiden pada Februari 2024, yang dilakukan oleh para pemimpin militer Mali menyusul tekanan dari kekuatan regional. (zarahamala/arrahmah.id)