TEL AVIV (Arrahmah.id) - Nir Hefetz, mantan penasihat dekat Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu, mengatakan pada Selasa (10/11/2026) bahwa sang perdana menteri tengah hidup dalam “kepanikan” karena menghadapi kemungkinan kehilangan kekuasaan. Demikian dilaporkan Anadolu.
“Saya pikir Netanyahu sedang berada dalam kondisi panik,” kata Hefetz kepada radio 103FM, ketika Ketua Partai Yashar Gadi Eisenkot terus berupaya membentuk pemerintahan baru.
“Kepanikan merupakan faktor mendasar dalam pengambilan keputusannya. Saya hampir bisa memejamkan mata dan merasakan suasana kepanikan itu,” ujarnya.
Pada Ahad (8/11), Presiden 'Israel' Isaac Herzog menugaskan Eisenkot untuk membentuk pemerintahan. Ia diberi waktu 28 hari, dengan kemungkinan perpanjangan selama 14 hari.
Sejak itu, Eisenkot menggelar konsultasi dengan sejumlah partai politik guna mengamankan dukungan parlemen yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Dalam pemilu yang digelar pada 27 Oktober, partai-partai oposisi memperoleh 48 kursi di Knesset yang memiliki 120 anggota. Dua partai Arab meraih 19 kursi, sehingga partai-partai yang menentang Netanyahu secara keseluruhan menguasai 67 kursi. Sementara itu, blok Netanyahu memperoleh 53 kursi.
Hefetz mengatakan, kehilangan jabatan perdana menteri dan harus berpindah ke kubu oposisi akan mengubah kehidupan Netanyahu secara drastis.
“Jika dikatakan secara halus, keadaan di rumahnya nanti tidak akan mudah,” ujarnya.
“Apakah dia akan duduk di bangku oposisi? Apakah dia tiba-tiba harus menyaksikan Gadi Eisenkot bepergian dengan pengawalan keamanan penuh, menggunakan helikopter sebagai transportasi, dan terbang dengan Wing of Zion?” katanya, merujuk pada pesawat kenegaraan resmi 'Israel'.
Menyinggung Netanyahu, istrinya Sara, dan putranya Yair, Hefetz mengatakan, “Trio ini benar-benar akan meledak. Bagi mereka, ini lebih buruk daripada orang-orang yang diculik ke Gaza.”
Menggambarkan suasana di kantor Netanyahu, Hefetz berkata, “Panggilan-panggilan mendesak datang setiap lima detik, semuanya membawa pesan yang sama dari Yair dan Sara.”
Hefetz juga menyinggung kemungkinan konsekuensi hukum jika Netanyahu kehilangan jabatan. Menurutnya, perubahan tersebut dapat memengaruhi jalannya persidangan kasus korupsi yang dihadapi sang perdana menteri.
“Apakah Anda memahami betapa drastis kehidupannya akan berubah?” ujarnya. “Majelis hakim di Pengadilan Distrik, yang saat ini membiarkan pengacara Amit Hadad mengendalikan jalannya persidangan, akan mewajibkannya hadir dalam setiap sidang.”
“Para hakim akan mengambil kendali penuh, dan Netanyahu harus duduk di sana hari demi hari,” tambahnya.
Netanyahu telah menjalani persidangan sejak 2020 atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam tiga kasus korupsi. Ia membantah melakukan pelanggaran.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu pada 21 November 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Hefetz menilai kemajuan Eisenkot dalam upayanya membentuk pemerintahan dapat mendorong Netanyahu menawarkan konsesi politik, seiring seruannya untuk membentuk pemerintahan persatuan.
“Semakin dekat Gadi Eisenkot membentuk pemerintahan, semakin besar kemungkinan Netanyahu bersedia menerima lebih sedikit tuntutan,” katanya.
Hefetz menduga tawaran Netanyahu untuk membentuk pemerintahan persatuan juga bertujuan mencegah pecahnya aliansi lama antara dirinya dan partai-partai Yahudi ultra-Ortodoks.
Kedua kubu politik tidak mudah memperoleh mayoritas parlemen tanpa dukungan partai-partai Arab atau keterlibatan partai-partai ultra-Ortodoks. United Torah Judaism, yang selama ini menjadi sekutu Netanyahu, menolak merekomendasikan kandidat perdana menteri mana pun dalam konsultasi yang digelar Herzog.
Hefetz mengatakan, aliansi Netanyahu dengan partai-partai ultra-Ortodoks telah membantunya mempertahankan kekuasaan sejak 2015. Ia juga menilai Netanyahu selama ini berupaya mengesampingkan partai-partai Arab dari perhitungan pembentukan koalisi.
“Begitu Eisenkot mulai bernegosiasi dengannya mengenai pemerintahan persatuan, tekanan itu akan mereda. Namun, sebelum itu, efek longsoran harus dihentikan,” kata Hefetz.
Ia memperkirakan Netanyahu dapat menawarkan sejumlah konsesi politik, termasuk mendorong apa yang dikenal sebagai “Undang-Undang Prancis”, yang akan membatasi proses hukum terhadap perdana menteri yang sedang menjabat. Langkah itu kemungkinan dikaitkan dengan pengaturan jabatan “perdana menteri alternatif”.
Hefetz mengatakan Eisenkot menjadi tantangan tersendiri bagi Netanyahu karena, menurut penilaiannya, Eisenkot sulit ditekan secara politik.
“Netanyahu memahami hal itu dengan sangat baik. Eisenkot tidak takut kepadanya. Dia tahu Eisenkot bukan orang yang bisa dianggap remeh atau dimanipulasi. Eisenkot tidak akan gugup saat menghadapinya,” ujarnya.
Netanyahu merupakan perdana menteri dengan masa jabatan terlama dalam sejarah 'Israel'. Ia pernah menjabat pada 1996–1999, 2009–2021, dan kembali berkuasa sejak Desember 2022.
Kini, Netanyahu berupaya mencegah Eisenkot membentuk pemerintahan dengan mempertahankan aliansinya bersama partai-partai ultra-Ortodoks serta menentang pemerintahan yang melibatkan partai-partai Arab atau bergantung pada dukungan parlementer mereka. (zarahamala/arrahmah.id)