JAKARTA (Arrahmah.id) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan dua lembaga peradilan negara terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah bersifat final.
Menurutnya, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap kedua putusan tersebut.
Pernyataan Yusril ini merespons keinginan Gibran untuk membuktikan keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final and binding atau final dan mengikat. Sementara itu, putusan Mahkamah Agung (MA) juga telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat dipersoalkan kembali melalui upaya hukum biasa.
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak ada pihak yang dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan tersebut. Menurut Yusril, Gibran tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding karena tidak tercatat sebagai tergugat intervensi dalam perkara di MA.
"Oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu, oleh karena dalam perkara di Mahkamah Agung itu tergugatnya adalah Dirjen Dikdasmen dan sementara Pak Wakil Presiden, Pak Gibran, tidak maju sebagai pihak tergugat intervensi, jadi tidak bisa mengajukan banding," jelasnya.
Kemendikdasmen Disebut Segera Eksekusi Putusan MA
Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tampaknya tidak akan mengajukan PK atas putusan MA tersebut.
Sebaliknya, kementerian terkait disebut akan segera melaksanakan perintah pengadilan setelah menerima salinan resmi putusan dari Mahkamah Agung.
"Dan tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," ungkap Yusril.
Meski demikian, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai langkah yang ingin ditempuh untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
"Jadi sekarang kita kembalikan kepada Pak Wakil Presiden, apakah yang akan beliau tempuh," katanya.
Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Keabsahan Ijazah
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Namun, dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut meminta diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan permohonan agar proses pembuktian dokumen tersebut dapat dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Pernyataan Yusril tersebut pun menambah perhatian terhadap polemik dokumen pendidikan Gibran. Di satu sisi, Gibran disebut masih ingin membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN. Namun di sisi lain, pemerintah menilai putusan MA dan MK yang telah ada tidak lagi membuka ruang bagi upaya hukum lanjutan terhadap perkara tersebut.
(ameera/arrahmah.id)