Pemerintah menginstruksikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membuat rekening bagi seluruh penduduk Indonesia dengan tujuan meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto menyebut Presiden Prabowo meminta agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening koran. Nantinya berbagai program pemerintah juga akan dikirimkan ke rekening-rekening yang disiapkan tersebut.(CNN Indonesia.com, 7/9/2026).
Data OJK dan BPS menunjukkan tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Sementara tingkat literasi keuangan juga relatif baik, di atas standar OECD yang berada di angka 63 persen. Anggaran yang disiapkan pun mencapai Rp11 triliun untuk membuka 200 juta rekening baru untuk masyarakat berusia minimal 17 tahun dengan saldo awal Rp 50.000 di BSI dan BRI. Anggaran ini diambil dari APBN.
Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu kebijakan ini tentu perlu dipertanyakan. Bukankah pemerintah sedang melakukan kebijakan efisiensi anggaran, belum lagi penanganan bencana di beberapa daerah makin menjadi PR besar. Gaji PPPK juga di sebagian daerah belum dibayarkan, utang yang semakin menggunung, BPJS, dan masalah keracunan MBG di berbagai wilayah.
Apa urgensinya kebijakan ini?
Dengan kondisi ekonomi saat ini, nominal Rp50.000 sangat berarti, namun apakah nanti saldo tersebut bisa dicairkan atau mengendap dan dipotong administrasi dan lainnya? Apakah nominal tersebut bisa dimanfaatkan atau malah disalahgunakan misalnya untuk judol atau pinjol? Apa kebijakan ini hanya kebijakan populis seperti MBG dan Kopdes?
Rakyat butuh lapangan pekerjaan
Rakyat Indonesia bukanlah rakyat yang malas atau tidak produktif. Hanya saja saat ini lapangan pekerjaan masih sulit didapatkan. Masyarakat juga kesulitan modal untuk mengembangkan usaha atau keterampilannya. Belum lagi kondisi ekonomi dan politik yang berimbas langsung pada kehidupan masyarakat.
Jika targetnya adalah penyaluran bantuan sosial agar lebih efisien dan tepat sasaran, maka solusinya adalah perbaikan DTSEN bukan pembukaan rekening baru.
Kebijakan ini terkesan terburu-buru tanpa pertimbangan matang dan dasar pemikiran yang kuat. Kebijakan ini juga tidak berorientasi pada kepentingan rakyat. Tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan ini rentan disalahgunakan dan membuka peluang korupsi lagi.
Negara terkesan salah menempatkan prioritas keuangan, karena di sektor lain banyak hal yang lebih penting dan genting yang membutuhkan anggaran besar. Hal ini membuktikan bahwa negara dalam sistem kapitalis tidak menjalankan fungsi periayahan pada rakyatnya. Sistem kapitalis juga membuka ruang bagi penggunaan APBN secara serampangan.
Program pembuatan rekening massal ini adalah bagian dari rekomendasi World Bank, WEF dan G20 untuk mewujudkan inklusi keuangan versi kapitalisme global. Yaitu terkoneksinya secara global semua rakyat dengan lembaga layanan keuangan formal baik perbankan maupun fintech. Targetnya untuk meraih akumulasi modal.
Saat ini sekitar 7,22 juta orang masih menganggur, daya beli menurun, ekonomi kian lesu. Yang bekerja pun gajinya hanya cukup untuk kebutuhan minimal, sehingga masyarakat terpaksa putar otak agar bisa memenuhi kebutuhannya. Banyak masyarakat yang hidup dari tabungan, bahkan utang agar bisa bertahan. Belum lagi ancaman PHK massal dan beban ekonomi lainnya. Ada ungkapan , tidak gila saja sudah Alhamdulillah.
Semua akibat negara kita menerapkan sistem kapitalis yang melahirkan banyak persoalan. Sistem politik demokrasi yang korporatokrasi yang melahirkan beragama kebijakan pro oligarki. Pengelolaan sumber daya alam yang diserahkan kepada swasta dan asing sehingga rakyat tidak bisa merasakan manfaatnya.
Mekanisme Islam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
Dalam Islam pemenuhan kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab kepala keluarga atau anggota keluarga yang laki-laki yang sudah baligh. Islam memerintahkan setiap laki-laki baligh bekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
Tanggung jawab negara adalah menyediakan lapangan pekerjaan. Memastikan agar setiap warga mendapatkan pekerjaan yang layak. Lapangan pekerjaan bisa dibuka dengan cara mengelola sumber daya alam secara mandiri. Menjalankan ekonomi secara riil. Membuka lowongan ASN instansi pemerintahan dan jawatan layanan publik, bidang keamanan dan militer, industri, pendidikan, dan sebagainya yang pasti membutuhkan banyak sumber daya.
Negara juga wajib menjaga iklim ekonomi berjalan kondusif, melarang segala praktik ekonomi yang bisa merusak kestabilan ekonomi seperti monopoli, pasar global, dan saham.
Negara juga memiliki sistem pendidikan yang melahirkan generasi faqih fiddin dan memiliki kemampuan dan keterampilan di berbagai bidang ilmu. Sejarah membuktikan banyak ilmuwan terkenal lahir yang menjadi cikal bakal berbagai bidang ilmu dan keahlian modern saat ini.
Setiap kebijakan yang diambil pemimpin Islam (Khalifah) harus berdasarkan kemaslahatan umat dan terikat dengan hukum syara'. Bukan sekedar kebijakan populis atau pencitraan. Rasulullah saw pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal ketika ia diutus untuk menjadi Gubernur di Yaman. "Dengan dasar apakah engkau memutuskan perkara , wahai Mu'adz? Maudy menjawab, "Dengan Al-Qur'an." Kemudian Rasulullah saw bertanya kembali, " Jika perkara tersebut tidak engkau temui dalam Al-Qur'an?" Mu'adz menjawab, " Aku akan memutuskan dengan Sunnahmu", Kemudian Rasulullah saw bertanya kembali, "Jika ada perkara yang tidak kamu temui dalam Al-Qur'an dan Sunnah?", Mu'adz menjawab, " Aku akan berijtihad dan mengoptimalkan akalku."
Dari sini kita belajar bahwa seorang pemimpin Islam tidak mengeluarkan kebijakan atau memutuskan sesuatu berdasarkan hawa nafsu atau kepentingannya, melainkan dengan rujukan atau syariat Islam. Karena Islam adalah rahmat untuk sekalian alam, dan solusi dari segala permasalahan hari ini.
Dalam Islam ada baitul mal yang merupakan lembaga yang mengatur APBN dan memiliki sumber pemasukan yang sudah ditentukan. APBN dikeluarkan berdasarkan kemaslahatan umat dan ijtihad Khilafah. Anggaran tidak boleh digunakan secara serampangan. Dalam Islam juga ada pengawasan ketat dari Mahkamah Mazhalim maupun Majelis Umat. Semua ini ditopang oleh ketakwaan individu, dan amar makruf nahi mungkar sesama manusia.
Rasulullah saw juga memberikan teladan bagi penguasa hari ini. Kisah seorang pemuda yang meminta bantuan kepada beliau, Rasulullah tidak memberikan bantuan langsung berupa makanan atau uang, melainkan memberikan sebuah kapak sehingga ia bisa mencari kayu bakar di hutan dan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bantuan sosial atau berupa pangan atau uang tunai tentu bisa meringankan beban masyarakat, tapi sampai kapan? Justru masyarakat akan terbiasa menunggu bantuan, tidak produktif. Jadi, bukan pembukaan rekening massal yang rakyat butuhkan, melainkan lapangan pekerjaan dan kestabilan ekonomi.
Wallahua'lam bis shawwab