NEW DELHI (Arrahmah.id) — Jamuan makan malam resmi para pemimpin negara anggota BRICS di India memicu kontroversi politik setelah pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi menyajikan hidangan vegetarian sepenuhnya kepada para tamu.
Langkah tersebut menuai kritik dari kubu oposisi yang menilai pilihan menu itu mencerminkan kecenderungan Hindu Modi dan tidak menggambarkan keragaman kuliner masyarakat India.
Jamuan resmi yang digelar pada Sabtu malam (12/9/2026) itu menyajikan berbagai hidangan khas India. Di antaranya paneer berbentuk kubus yang dimasak dengan saus tomat, jamur morel dari Pegunungan Himalaya dengan saffron, serta sup lentil dengan tomat dan daun kari.
Namun, tidak satu pun hidangan yang disajikan mengandung daging, menurut laporan The New York Times yang dikutip pada Senin (15/9).
Makanan menjadi isu sensitif sekaligus salah satu titik ketegangan sektarian dan politik di India selama pemerintahan Modi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintahannya mengambil sejumlah langkah yang dipandang memperkuat isu-isu Hindu dan meminggirkan Muslim serta kelompok minoritas lainnya.
Menurut The New York Times, pola makan vegetarian memiliki keterkaitan kuat dengan tradisi keagamaan dan budaya pada sebagian komunitas Hindu, terutama di kalangan kelompok kasta tertentu serta di sejumlah wilayah India bagian utara dan barat. Namun, tidak semua umat Hindu di India merupakan vegetarian dan banyak yang tetap mengonsumsi daging.
Oposisi Kritik Menu BRICS
Pemimpin oposisi di parlemen India, Rahul Gandhi, menyampaikan kritik melalui media sosial. Ia menilai menu yang disajikan kepada para pemimpin BRICS memberikan gambaran yang tidak utuh dan menyesatkan mengenai kekayaan kuliner India.
Gandhi menekankan bahwa mayoritas umat Hindu, sebagaimana warga India lainnya, bukanlah vegetarian.
Kritik tersebut ditolak oleh Menteri Urusan Parlemen India, Kiren Rijiju. Ia menilai oposisi telah mempolitisasi menu dalam sebuah acara diplomatik.
Rijiju mengatakan hidangan vegetarian yang disajikan justru mencerminkan kekayaan dan keberagaman tradisi kuliner regional India.
Peneliti makanan dan diplomasi kuliner dari Nanyang Technological University, Singapura, Kerry Matwick, menjelaskan bahwa makanan dalam acara diplomatik bukan sekadar hidangan untuk disantap.
Menurutnya, makanan dapat menjadi sarana sebuah negara menampilkan identitasnya sekaligus membangun hubungan dengan para tamu.
Pilihan menu vegetarian juga bukan hal baru dalam diplomasi Modi. The New York Times melaporkan bahwa Modi sebelumnya menyajikan makanan vegetarian kepada sejumlah kepala negara yang berkunjung ke New Delhi tahun ini, termasuk Presiden Seychelles Patrick Herminie dan Presiden Vietnam To Lam.
Makanan sebagai Alat Diplomasi
Makanan telah lama menjadi bagian dari diplomasi internasional.
Pada 1939, misalnya, Presiden Amerika Serikat Franklin Roosevelt menyajikan sandwich sosis kepada Raja George VI dan Ratu Elizabeth ketika keduanya berkunjung ke Amerika Serikat. Hidangan tersebut memberikan suasana yang lebih santai dan berbeda pada pertemuan tersebut.
Contoh lain terjadi ketika Singapura menjadi tuan rumah pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada 2018.
Pemerintah Singapura berupaya mengakomodasi kedua tamu dengan menyajikan udang dan iga sapi untuk Trump, sementara Kim disuguhi sejumlah hidangan tradisional Korea.
Matwick mengatakan makanan dalam pertemuan diplomatik dapat menjadi sarana untuk memenangkan hati tamu dan menciptakan ruang bagi dialog. Namun, makanan juga dapat memunculkan sensitivitas bahkan perselisihan politik apabila berkaitan dengan isu-isu yang kontroversial.
Kontroversi jamuan BRICS di India menunjukkan bahwa bahkan sebuah hidangan makan malam dalam forum internasional dapat memiliki makna politik yang jauh lebih besar daripada sekadar apa yang tersaji di atas meja.
(Samirmusa/arrahmah.id)