RAMALLAH (Arrahmah.id) - Kepala Dinas Intelijen Umum Otoritas Palestina (PA), Majed Faraj, meminta Hamas meminta maaf kepada rakyat Palestina atas apa yang disebutnya sebagai “bencana” yang terjadi sejak 7 Oktober 2023.
Faraj mengatakan Hamas seharusnya meminta maaf sebelum kembali berpartisipasi dalam kehidupan politik Palestina sebagai salah satu faksi. Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya, bukan sikap resmi PA.
Faraj juga menyinggung apa yang disebutnya sebagai “kudeta” Hamas serta berbagai perkembangan sebelum dan sesudahnya hingga pecahnya perang pada 7 Oktober.
Pernyataan tersebut mendapat respons dari sejumlah tokoh Hamas, termasuk pejabat senior Bassem Naim.
Bassem Naim Balik Menyinggung Fatah
Naim mengatakan dirinya tidak ingin memperdebatkan Operasi Banjir Al-Aqsha dan dampaknya dengan Faraj. Namun, menurutnya, sejarah perjuangan Palestina tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan satu peristiwa atau kerugian material akibat konflik.
Menanggapi tuntutan agar Hamas meminta maaf, Naim mengatakan jika standar yang sama diterapkan, Fatah dan mendiang pemimpin Palestina Yasser Arafat juga harus meminta maaf atas berbagai “bencana” yang dialami rakyat Palestina dalam beberapa dekade terakhir.
Ia menyinggung Intifada Kedua dan pendudukan kembali Tepi Barat oleh 'Israel', serta pengalaman Palestina di Yordania, Lebanon, dan selama Perang Teluk pertama.
Naim mengatakan rakyat Palestina berhak mengevaluasi berbagai tahapan perjuangan nasional, meminta pertanggungjawaban dan mengubah arah politik. Namun, menurutnya, evaluasi tersebut tidak boleh dilakukan secara selektif atau untuk kepentingan agenda asing.
Ia juga menyebut Perjanjian Oslo sebagai “kegagalan besar”.
Naim mengatakan sejarah suatu bangsa harus dinilai sebagai proses panjang, bukan berdasarkan satu momentum.
Ia menyebut Hamas sebelumnya telah menyerukan dialog nasional yang melibatkan seluruh faksi Palestina untuk membahas berbagai persoalan, termasuk Operasi Banjir Al-Aqsha. Menurutnya, pembahasan tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip kemitraan penuh dalam kondisi damai maupun perang.
Naim mengklaim seruan tersebut sebelumnya ditolak. Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai praktik unilateralisme dan eksklusi dalam pengelolaan lembaga-lembaga Palestina.
Ia menyerukan pemilu nasional yang melibatkan warga Palestina di wilayah Palestina maupun diaspora.
Faraj Dituding Hendak Singkirkan Hamas
Pernyataan Faraj juga mendapat kritik dari sejumlah penulis dan aktivis Palestina.
Analis politik Raafat Nabhan menilai tuntutan agar Hamas meminta maaf dapat menjadi upaya untuk menyingkirkan Hamas dari kehidupan politik Palestina. Ia mengatakan tuntutan tersebut berpotensi sejalan dengan berbagai persyaratan yang diberlakukan 'Israel' serta posisi Amerika Serikat dan negara-negara lain mengenai masa depan pemerintahan Gaza.
Nabhan menegaskan rakyat Palestina seharusnya bebas memilih perwakilan mereka tanpa adanya pengaturan politik dari luar.
Faraj sendiri telah memimpin Dinas Intelijen Umum PA sejak 2009 dan dikenal sebagai salah satu orang dekat Presiden Mahmoud Abbas. Kariernya juga erat dengan koordinasi keamanan PA-'Israel' serta hubungan dengan badan intelijen AS.
Reaksi terhadap Zakaria Zubeidi
Kontroversi tersebut turut menyeret mantan tahanan Palestina, Zakaria Zubeidi, setelah ia terlihat bertepuk tangan ketika Faraj menyampaikan pernyataannya.
Aktivis Palestina Yassin Ezzeddine mengkritik sikap Zubeidi dan mempertanyakan alasannya mendukung tuntutan tersebut. Ia mengatakan tetap menghormati sejarah dan pengorbanan Zubeidi sebagai mantan komandan Brigade Syuhada Al-Aqsha yang pernah dipenjara 'Israel'.
Zubeidi merupakan salah satu dari enam tahanan Palestina yang melarikan diri dari Penjara Gilboa, 'Israel', pada September 2021 sebelum akhirnya ditangkap kembali dan kemudian dibebaskan dalam pertukaran tahanan.
Penulis Palestina Ali Abu Rizq juga mengkritik sikap Zubeidi. Menurutnya, persaingan politik dan kritik antarfaksi merupakan hal yang wajar, tetapi tidak seharusnya dilakukan dengan mengabaikan penderitaan warga Palestina di Gaza.
Abu Rizq juga menilai kondisi pengungsian dan penderitaan warga Gaza tidak semestinya dijadikan alat dalam kampanye politik. Ia mengingatkan bahwa Zubeidi sendiri dibebaskan melalui pertukaran tahanan, yang menurutnya tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan warga Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)