KABUL (Arrahmah.id) – Mawlawi Abdul Kabir, Wakil Perdana Menteri Politik, dalam sebuah pertemuan dengan beberapa ulama dan tetua suku, menyatakan bahwa Imarah Islam tidak mengizinkan adanya hasutan isu-isu etnis dan bahasa di negara ini.
Arg, dalam sebuah pernyataan, mengumumkan bahwa Wakil Perdana Menteri Politik menekankan untuk menanggapi usulan dan tuntutan dari para pejabat dan tetua Panjshir dalam pertemuan ini, dan menambahkan bahwa jika perlu, ia akan menyampaikan usulan tersebut kepada pemimpin Imarah Islam, lansir Tolo News (2/10/2024).
Pernyataan dari Arg mengatakan: “Imarah Islam tidak pernah mengizinkan diskriminasi dan prasangka. Negara ini menekankan pembangunan yang seimbang dan menghargai jihad rakyat Panjshir melawan bekas Uni Soviet.”
Samiullah Ahmadzai, seorang ahli urusan politik, mengatakan, “Pemerintah melakukan upaya yang cukup besar untuk mengendalikan isu-isu seperti itu. Melalui kunjungan ke berbagai daerah ini, mereka berusaha untuk mengelola provokasi yang disulut oleh musuh dan untuk mendorong persatuan dan solidaritas di Afghanistan.”
Sejumlah warga Panjshir meminta Imarah Islam untuk lebih memperhatikan proyek-proyek pembangunan, khususnya di bidang kesehatan dan pendidikan di provinsi tersebut.
Sharif, seorang warga Panjshir, mengatakan, “Harapan kami adalah bahwa masalah kami, seperti jembatan, jalan, dan air minum, akan diselesaikan.”
Mujeeb, warga Panjshir lainnya, mengatakan, “Tuntutan kami adalah agar lapangan pekerjaan disediakan untuk masyarakat Panjshir.”
Sementara itu, Duta Besar dan Perwakilan Khusus Presiden Iran untuk Afghanistan mengklaim dalam sebuah wawancara dengan sebuah media Iran kemarin bahwa etnis, bahasa, dan agama minoritas di Afghanistan mengalami diskriminasi. (haninmazaya/arrahmah.id)
