JAKARTA (Arrahmah.id) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen dan semangat Presiden Prabowo Subianto dalam menyuarakan kemerdekaan Palestina..
Pernyataan tersebut disampaikan Sudarnoto menanggapi pidato Presiden Prabowo pada Peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menilai Indonesia seolah-olah kurang berdaya dalam membantu Palestina di tengah situasi kemanusiaan yang kian memprihatinkan.
Pengakuan Jujur di Tengah Kebuntuan Diplomasi Global
Menurut Sudarnoto, ungkapan Presiden Prabowo merupakan bentuk pengakuan yang jujur atas realitas geopolitik yang sedang dihadapi dunia saat ini.
Upaya diplomasi melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) maupun dukungan dari berbagai negara besar kerap menemui jalan buntu karena Israel tetap abai dan melanjutkan agresi serta pembunuhan massal terhadap warga Palestina.
"Ini pengakuan yang jujur," ujar Sudarnoto, Ahad (20/9/2026).
Ajakan Memperkuat Ketahanan Bangsa
Selain itu, Sudarnoto menyambut baik seruan Presiden Prabowo yang mengajak para kiai, ulama, pendidik, dan santri untuk bersama-sama memperkuat ketahanan nasional bangsa Indonesia.
Langkah ini dinilai krusial agar Indonesia memiliki daya tawar dan kemampuan yang lebih besar untuk memberikan bantuan nyata bagi rakyat Palestina.
Peran Strategis Tokoh Agama: Melibatkan pesantren, kiai, dan santri untuk membangun fondasi kekuatan bangsa dari dalam.
Kepemimpinan Efektif: Dinilai sebagai sikap yang semestinya ditunjukkan oleh seorang kepala negara dalam menghadapi krisis kemerdekaan internasional.
Aksi Nyata: Mendorong pemerintah untuk lebih aktif menghentikan kekerasan, memperluas distribusi bantuan kemanusiaan, dan mendesak sanksi global terhadap Israel.
Tiga Desakan Konkrit untuk Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, Sudarnoto juga menyampaikan sejumlah rekomendasi dan langkah konkret yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia guna mempertegas posisi politik luar negeri terhadap penjajahan di Palestina:
- Menolak Hubungan Diplomatik: Memastikan pemerintah tidak berkompromi atau terpengaruh oleh pihak manapun untuk membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel.
Boikot Total Produk Afiliasi: Menjamin tidak ada peredaran produk "Israel" maupun produk yang terbukti terafiliasi dengan Israel di wilayah Indonesia.
Pemberantasan Gerakan Zionis: Mengambil tindakan tegas untuk memastikan tidak ada ruang bagi gerakan zionis untuk beroperasi di Tanah Air.
MUI berharap sinergi antara pemerintah dan elemen masyarakat, khususnya kalangan pesantren dan lembaga keagamaan, dapat semakin solid dalam mengawal isu kemerdekaan Palestina ke kancah internasional.
(ameera/arrahmah.id)