LONDON (Arrahmah.id) — Inggris dijadwalkan mengumumkan skema baru sanksi terhadap “Israel” pada Selasa (8/9/2026). Kebijakan tersebut diperkirakan terutama menyasar aktivitas permukiman ilegal “Israel” di Tepi Barat yang diduduki.
Menteri Luar Negeri Inggris disebut akan mengumumkan paket sanksi tersebut di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap kebijakan permukiman “Israel” di wilayah Palestina yang diduduki.
Menurut The Telegraph (7/9/2026), Perdana Menteri Inggris Andy Burnham akan mengumumkan sanksi terkait permukiman. Salah satu langkah yang diperkirakan diterapkan adalah larangan perdagangan dengan perusahaan yang beroperasi di permukiman “Israel” di Tepi Barat.
Namun, sanksi tersebut diperkirakan tidak mencakup pembatasan finansial terhadap individu atau perusahaan tertentu.
Sementara itu, Bloomberg melaporkan bahwa Inggris secara diam-diam telah memberi tahu Amerika Serikat bahwa sanksi yang akan diumumkan kemungkinan besar bersifat “simbolis” dan tidak akan berdampak signifikan terhadap hubungan Inggris dengan “Israel”, baik dalam bidang perdagangan maupun keamanan.
Menurut sumber yang dikutip Bloomberg, penjelasan tersebut disampaikan untuk meredam kemungkinan reaksi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Pejabat Inggris disebut khawatir pengumuman sanksi tersebut dapat menimbulkan masalah dalam hubungan Burnham dengan Trump, terutama karena pemerintahan AS sensitif terhadap langkah-langkah yang menargetkan “Israel”.
Financial Times juga melaporkan bahwa Burnham belum berbicara dengan Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu sejak menjabat sebagai kepala pemerintahan Inggris.
Langkah London tersebut muncul ketika kecaman internasional terhadap pembangunan permukiman “Israel” di Tepi Barat semakin meningkat. The Telegraph mengutip sejumlah kelompok Yahudi yang memperingatkan bahwa sanksi terhadap permukiman dapat secara praktis dianggap sebagai bentuk boikot terhadap produk-produk “Israel”.
Smotrich dan Ben-Gvir Ancam Inggris
Rencana Inggris tersebut mendapat respons keras dari dua menteri sayap kanan ekstrem dalam pemerintahan “Israel”, Bezalel Smotrich dan Itamar Ben-Gvir.
Smotrich menyerukan pengusiran duta besar Inggris dari “Israel”, sementara Ben-Gvir menyerukan agar “Israel” menjatuhkan sanksi terhadap Inggris dan mengakui kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland yang disengketakan dengan London.
Menteri Keuangan “Israel” Bezalel Smotrich dalam unggahan di platform X pada Senin (7/9) menyerukan agar duta besar Inggris segera diusir.
Smotrich juga menyerang pemerintah Inggris dengan menyebutnya “antisemit”.
“Mandat Inggris di Tanah Israel telah berakhir,” tulis Smotrich.
Ia menuduh pemerintah Inggris berupaya menyelamatkan diri dari “kehancuran ekonomi dan sosial” dengan menyerang orang Yahudi dan negara “Israel”.
Smotrich sebelumnya juga dikenal sebagai salah satu pendukung utama ekspansi permukiman “Israel” di Tepi Barat.
Ben-Gvir Singgung Kepulauan Falkland
Sementara itu, Menteri Keamanan Nasional “Israel” Itamar Ben-Gvir menyerukan agar pemerintahnya mengakui kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland.
“Sudah waktunya Negara Israel secara terbuka mengakui bahwa Kepulauan Falkland adalah wilayah Argentina yang diduduki,” tulis Ben-Gvir di X.
Ia menuduh Inggris mengambil kepulauan tersebut secara paksa dari rakyat Argentina dan melakukan eksplorasi minyak di wilayah itu.
Ben-Gvir juga mendesak Netanyahu mengakui kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland serta menjatuhkan sanksi terhadap Inggris selama “pendudukan” tersebut masih berlangsung.
“Jika Inggris Bertindak, Kami Akan Bertindak”
Ancaman serupa sebelumnya disampaikan Menteri Luar Negeri “Israel” Gideon Sa'ar.
Pekan lalu, Sa'ar mengatakan kepada Yedioth Ahronoth bahwa “Israel” akan merespons jika Inggris menjatuhkan tindakan terhadapnya.
“Jika Inggris mengambil tindakan terhadap Negara Israel, Tel Aviv akan mengambil tindakan terhadap Inggris. Kami memiliki alatnya,” kata Sa'ar.
Pernyataan tersebut disampaikan ketika Sa'ar ditanya mengenai kemungkinan London menjatuhkan sanksi terkait rencana pembangunan permukiman di kawasan E1, Yerusalem Timur yang diduduki.
Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengatakan London akan memberlakukan paket tindakan “komprehensif” terhadap permukiman dalam beberapa pekan mendatang.
Pada 18 Agustus lalu, organisasi hak asasi manusia “Israel” Ir Amim, Bimkom, dan Peace Now mengatakan bahwa pemerintah “Israel” telah menerbitkan tender pembangunan 1.234 unit permukiman dalam proyek E1 di Yerusalem Timur yang diduduki.
Menurut ketiga organisasi tersebut, proyek E1 secara keseluruhan mencakup sekitar 3.400 unit permukiman.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa pembangunan permukiman “Israel” di wilayah Palestina yang diduduki merupakan tindakan ilegal dan merusak peluang terwujudnya solusi dua negara. PBB telah berulang kali menyerukan penghentian pembangunan permukiman tersebut.
Palestina tetap menjadikan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan, berdasarkan resolusi hukum internasional yang tidak mengakui pendudukan “Israel” atas kota tersebut pada 1967 maupun aneksasinya pada 1980.
(Samirmusa/arrahmah.id)