BAMAKO (Arrahmah.id) - Krisis keamanan yang melanda Mali mencapai titik nadir setelah serangan terkoordinasi pada 25 April 2026 yang menewaskan Menteri Pertahanan, Sadio Camara. Meski pemerintah transisi militer tampak sangat rapuh, para pengamat menilai rezim pimpinan Jenderal Asimi Goita masih berupaya keras untuk menunjukkan kendali mereka di tengah kekacauan.
Pakar urusan Sahel, Ovigwe Eguegu, menyebut serangan tersebut sebagai kejutan besar bagi pemerintah. Kehilangan sosok sentral seperti Sadio Camara bukan hanya pukulan militer, tetapi juga guncangan politik yang hebat.
Setelah sempat absen dari publik pasca-pembunuhan tersebut, Jenderal Asimi Goita muncul kembali untuk mengunjungi keluarga mendiang Camara. Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk meredam kepanikan warga dan membuktikan bahwa ia masih memegang kendali.
Pertempuran sengit dilaporkan masih terus berlangsung di Kidal, kota kunci di utara yang menjadi pusat kekuatan kelompok pemberontak Tuareg. Pemerintah juga sedang berupaya mengamankan kembali wilayah strategis lain seperti Savare dan Gao.
Eguegu menjelaskan bahwa aliansi pertahanan Mali dengan Rusia menjadi sorotan tajam dalam krisis ini. Pasukan Rusia memang memberikan bantuan operasional di awal serangan, terutama di Kidal dan Bamako.
Penarikan mundur pasukan Rusia dari Kidal diakui karena sulitnya menguasai situasi medan perang yang semakin kompleks. Meski begitu, kerja sama pelatihan dan bantuan darurat antara Moskow dan Bamako diprediksi akan tetap berlanjut sebagai sandaran utama militer Mali.
Siapa yang Menyerang?
Laporan mengonfirmasi adanya aliansi tak terduga antara dua kekuatan besar, kelompok suku Tuareg dan Arab yang menuntut otonomi luas atau kemerdekaan di wilayah utara dan JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin), kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Al-Qaeda.
Meskipun banyak spekulasi yang menyebut hari-hari pemerintahan militer sudah berakhir, Eguegu berpendapat sebaliknya. Situasi di Mali saat ini sangatlah rumit; meskipun militer kehilangan banyak wilayah dan pejabat penting, mereka masih memiliki basis dukungan serta infrastruktur politik yang kuat untuk bertahan, setidaknya dalam jangka pendek.
Saat ini, fokus utama pemerintah adalah mencegah ancaman blokade total terhadap ibu kota Bamako dan menstabilkan moral pasukan di tengah hilangnya kepercayaan publik terhadap efektivitas bantuan militer asing. (zarahamala/arrahmah.id)