BAMAKO (Arrahmah.id) -- Kelompok militan Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) mengancam akan mencekik ibu kota Mali, Bamako, dengan memberlakukan blokade total terhadap seluruh akses masuk ke kota tersebut.
Ancaman itu disampaikan menyusul serangkaian serangan besar yang sebelumnya mengguncang Mali sejak 25 April 2026. Berdasarkan laporan Africanews (29/4/2026), JNIM menyatakan akan menutup seluruh jalur utama menuju Bamako, termasuk jalur darat logistik dan distribusi, sebagai bagian dari strategi menekan pemerintah militer Mali.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda tersebut untuk melemahkan pusat kekuasaan negara dengan cara melumpuhkan aktivitas ekonomi dan pasokan vital ke ibu kota.
Laporan Reuters juga menyebut bahwa ancaman blokade ini merupakan kelanjutan dari strategi sebelumnya, termasuk serangan terhadap konvoi bahan bakar dan jalur distribusi yang sempat menyebabkan krisis energi di Bamako.
Secara waktu dan lokasi, ancaman ini muncul pada 28–29 April 2026 dan berfokus pada Bamako, pusat pemerintahan Mali. Dari sisi pelaku, JNIM disebut sebagai aktor utama yang memimpin operasi, sementara pemerintah Mali di bawah Assimi Goïta berupaya mempertahankan kontrol atas ibu kota.
Dalam pernyataannya, kelompok tersebut menegaskan niat untuk mengisolasi Bamako dari dunia luar.
“Kami akan memblokade seluruh akses menuju Bamako dan mencekik ibu kota,” demikian pernyataan JNIM yang dikutip Le Monde.
Ancaman ini muncul di tengah ofensif besar kelompok militan yang juga melibatkan sekutu mereka di wilayah utara. Sejumlah laporan menyebut JNIM bersama kelompok separatis telah merebut beberapa kota strategis dan menekan posisi militer pemerintah.
Meski demikian, pemerintah Mali menyatakan situasi masih dalam kendali dan berupaya menenangkan publik. Dalam pernyataan resmi yang dikutip Reuters, pihak pemerintah menegaskan bahwa aparat keamanan tetap siaga dan operasi militer terus dilakukan untuk mengamankan wilayah ibu kota.
Ancaman blokade ini meningkatkan kekhawatiran internasional karena berpotensi memicu krisis kemanusiaan di Bamako, yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar kota. Para analis menilai strategi ini tidak hanya bertujuan militer, tetapi juga sebagai tekanan ekonomi dan psikologis terhadap pemerintah dan masyarakat sipil.
Situasi di Mali kini memasuki fase kritis, dengan ibu kota berada di bawah ancaman langsung, sementara konflik bersenjata terus meluas di berbagai wilayah negara tersebut. (hanoum/arrahmah.id)