TEL AVIV (Arrahmah.id) - Situasi di Jalur Gaza diwarnai kabut ketidakpastian menyusul mandeknya langkah-langkah lanjutan dari peta jalan tahap kedua kesepakatan penghentian perang yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Dewan Perdamaian Gaza. Di tengah sikap bungkam resmi pemerintah 'Israel', militer pendudukan justru semakin mengintensifkan serangan mematikan di berbagai wilayah kantong tersebut.
Laporan media 'Israel', termasuk Channel 13 dan Channel 12, menyebutkan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Yisrael Katz secara tegas menyatakan penolakan terhadap draf kesepakatan saat ini. Tel Aviv mengajukan tiga syarat mutlak yang dinilai tidak dapat ditawar, yakni pelucutan senjata total termasuk penghancuran seluruh terowongan, penolakan penarikan mundur pasukan dari area Garis Kuning yang mencakup 52% wilayah Gaza, serta keharusan menyerahkan senjata yang dikumpulkan kepada pihak barat dan bukan kepada entitas Palestina mana pun.
Surat kabar Haaretz mengungkapkan bahwa Israel telah menyampaikan keberatan resmi kepada Dewan Perdamaian terkait tiga poin krusial: tidak adanya kepastian pemusnahan senjata yang disita dari faksi perlawanan, pelibatan Qatar dan Turki dalam mekanisme verifikasi internasional, serta pembatasan kebebasan operasi militer tentara 'Israel' di area yang akan diserahkan kepada pasukan stabilisasi internasional dan kepolisian Palestina.
Sementara itu, juru bicara kantor PM 'Israel', Doron Spielman, menyatakan kepada Associated Press bahwa Tel Aviv telah menyampaikan kekhawatiran keamanan yang serius ke Gedung Putih, dengan alasan bahwa Hamas dinilai tidak berniat melucuti senjata melainkan menyusun kekuatan kembali.
Menanggapi eskalasi ini, gerakan Hamas dan Jihad Islam mengecam keras operasi militer brutal yang terus merenggut nyawa puluhan warga sipil dalam beberapa hari terakhir. Mereka menilai aksi tersebut sebagai upaya sengaja dari pemerintahan Netanyahu untuk menggagalkan implementasi kesepakatan damai.
Para analis memperkirakan bahwa pemerintahan sayap kanan 'Israel' akan terus menggunakan taktik mengulur waktu, manuver politik, dan eskalasi militer demi menghindari kerugian elektoral menjelang pemilu 'Israel' mendatang. Di sisi lain, tekanan kini berada di tangan Washington dan Dewan Perdamaian untuk membuktikan keseriusan mereka dalam memaksa Tel Aviv mematuhi kesepakatan yang telah disepakati bersama. (zarahamala/arrahmah.id)
