GAZA (Arrahmah.id) - Serangan militer 'Israel' di Jalur Gaza terus berlangsung dan memicu peningkatan tajam angka kematian warga sipil, meskipun kesepakatan gencatan senjata telah dideklarasikan. Sejak Jumat pagi hingga Sabtu (25/4/2026), tercatat 13 warga Palestina gugur akibat rangkaian serangan udara dan artileri di berbagai titik.
Delapan orang, termasuk seorang anak, gugur saat serangan drone 'Israel' menghantam kendaraan kepolisian di wilayah Al-Mawasi (Khan Yunis). Tiga warga, seorang ibu dan dua anaknya, gugur akibat tembakan artileri yang menyasar rumah-rumah penduduk di sekitar Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara.
Di kota Gaza sendiri, serangan drone kedua terhadap kendaraan kepolisian di pusat kota menyebabkan dua orang tewas dan dua lainnya terluka.
Kondisi ini menambah daftar panjang pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025. Data pemerintah Gaza mencatat setidaknya 2.400 pelanggaran telah dilakukan 'Israel', meliputi aksi pembunuhan, penahanan, hingga blokade yang menyebabkan kelaparan.
Data statistik menunjukkan tren yang mengkhawatirkan: sejak 8 April 2026, saat gencatan senjata antara AS dan Iran dideklarasikan, angka kematian warga Palestina di Gaza justru melonjak drastis sebesar 441% (lebih dari 5,4 kali lipat) dibandingkan 17 hari sebelumnya. Secara total, perang yang telah berlangsung selama dua tahun ini telah merenggut lebih dari 72.000 nyawa dan melukai lebih dari 172.000 orang.
Di tengah kondisi keamanan yang tak menentu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan gambaran mengenai kehancuran sistem kesehatan di Gaza. Representatif WHO di wilayah pendudukan Palestina, Ayadil Saparbekov (melalui pernyataan R. van de Weerd), menyatakan bahwa dibutuhkan investasi sebesar $10 miliar (sekitar Rp157 triliun) selama 5 tahun ke depan hanya untuk membangun kembali dan memulihkan sistem kesehatan.
Lebih dari 1.800 fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit besar seperti Al-Shifa, klinik, hingga laboratorium, telah rusak sebagian atau hancur total. Dana tersebut ditargetkan untuk pemulihan layanan medis darurat, perawatan bagi penyandang disabilitas (kasus lumpuh dan amputasi), serta layanan dukungan kesehatan mental yang sangat dibutuhkan akibat trauma perang jangka panjang.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan bagi Gaza bukan lagi sekadar menghentikan agresi militer, melainkan bagaimana merekonstruksi kehidupan dasar dan infrastruktur publik yang telah hancur total akibat dua tahun perang yang menghancurkan struktur masyarakat Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)