GAZA (Arrahmah.id) - Keputusan Hamas untuk menyetujui Kesepakatan 15 Poin terkait perlucutan senjata, penyimpanan logistik militer, dan transisi administrasi ke tangan teknokrat Palestina seharusnya menjadi titik balik bagi 'Israel' untuk mengakhiri perang. Namun, penolakan keras Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru mengungkap fakta baru: tujuan utama 'Israel' saat ini bukan lagi sekadar melucuti Hamas, melainkan memastikan pendudukan permanen di Jalur Gaza.
Analisis mendalam dari peneliti Pusat Studi Al Jazeera, Mohannad Mustafa, menyimpulkan bahwa langkah Hamas merupakan konsesi bersejarah. Hamas secara efektif bersedia melepaskan perannya sebagai penguasa pemerintahan dan kekuatan militer di Gaza guna menyelamatkan penduduk dari kehancuran lebih lanjut.
Studi tersebut menyoroti pola pergeseran posisi 'Israel' yang inkonsisten. Meski awalnya menuntut perlucutan senjata sebagai prasyarat penarikan pasukan, 'Israel' kini mengubah narasi tersebut setelah Hamas memenuhi syarat tersebut.
Awalnya disepakati bahwa senjata Hamas akan "disimpan" di bawah pengawasan komite teknokrat Palestina. Namun, 'Israel' tiba-tiba menuntut penghancuran total senjata tersebut.
'Israel' menolak prinsip penarikan pasukan yang sejajar dengan perlucutan senjata, dan kini menuntut perlucutan total sebelum satu tentara pun ditarik dari Gaza. 'Israel' juga mulai keberatan dengan keterlibatan pihak internasional seperti Turki dan Qatar dalam tim verifikasi.
Peneliti menilai bahwa Netanyahu sengaja menunda penolakan resmi selama lima hari setelah pengumuman kesepakatan oleh Presiden Donald Trump. Tujuannya adalah untuk menghindari konfrontasi langsung dengan Washington, sembari mengulur waktu untuk merombak ketentuan kesepakatan agar tetap menjustifikasi kehadiran militer 'Israel'.
Mengapa 'Israel' Enggan Pergi?
Studi ini mengidentifikasi tiga motif utama di balik keengganan 'Israel untuk menarik pasukan meski target-target perang utamanya, melumpuhkan Hamas, membebaskan tawanan, dan meniadakan ancaman keamanan, telah tercapai.
Pertama, faksi sayap kanan 'Israel' melihat perang ini sebagai peluang untuk membatalkan penarikan mundur 2005 dan memulai kembali proyek permukiman di Gaza.
Kedua, 'Israel' berupaya menciptakan zona penyangga (buffer zone) luas yang benar-benar bersih dari populasi maupun infrastruktur sipil/militer Palestina.
Ketiga, Netanyahu takut kehilangan basis dukungan sayap kanan jika ia tampak "mundur" dari Gaza atau mengizinkan administrasi teknokrat Palestina masuk sebelum pemilu Knesset Oktober mendatang.
Penelitian ini membalikkan narasi yang selama ini beredar. Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Hamas akan melucuti senjata agar 'Israel' menarik pasukan?", melainkan "Jika senjata sudah disingkirkan, apa yang membuat 'Israel' tetap tinggal?"
Jawaban dari studi tersebut sangat tegas, 'Israel' memang tidak memiliki keinginan untuk menarik diri dari Gaza. Senjata Hamas kini hanyalah dalih yang digunakan oleh Netanyahu untuk melanggengkan kehadiran militer yang kelak akan dipersiapkan sebagai pijakan bagi proyek pendudukan dan permukiman permanen di wilayah tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)
