GAZA (Arrahmah.id) — Derita warga Gaza kian bertambah. Bukan hanya akibat perang yang berkepanjangan, tetapi juga karena terhalangnya mereka menunaikan ibadah haji untuk tahun ketiga berturut-turut.
Sebelum pecahnya perang pada Oktober 2023, pasangan suami istri asal Gaza, Auni dan Uhud Baraka, telah mempersiapkan diri dengan penuh harap untuk menunaikan rukun Islam kelima. Di sudut rumah mereka, koper-koper berisi pakaian ihram putih dan buku doa telah disiapkan, menanti hari keberangkatan menuju Tanah Suci.
Namun, harapan itu kini berubah menjadi kenangan pahit. Koper-koper yang semestinya menemani mereka bertawaf di Ka'bah kini hanya tersimpan sebagai simbol impian yang tertunda di tengah kepungan perang.
Dengan suara penuh kesedihan, Uhud mengaku masih mempertahankan isi koper tersebut tanpa disentuh, seakan enggan mengubur harapan yang pernah begitu dekat. Dinding rumah mereka bahkan masih menyisakan tulisan ucapan selamat dari kerabat yang dulu bersiap menyambut kepulangan mereka dari haji—sebuah kebahagiaan yang kini sirna akibat blokade dan penutupan perbatasan.
Ia menambahkan, harapan untuk bisa berangkat masih ada, namun ketakutan juga menghantui—takut ajal menjemput atau kondisi kesehatannya yang memburuk menghalangi dirinya menyentuh Kiswah Ka'bah.
Sementara itu, sang suami, Auni Baraka, mengisahkan perjuangannya mengumpulkan biaya haji selama bertahun-tahun, sedikit demi sedikit dari penghasilan harian. Namun, semua tabungan itu akhirnya terpaksa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga di tengah krisis pangan dan obat-obatan akibat perang.
“Perang telah memakan habis uang haji yang saya kumpulkan dengan susah payah. Kini hanya koper ini yang tersisa sebagai secercah harapan,” ujarnya pilu.
Pasangan ini menilai bahwa larangan menunaikan haji bukan sekadar kendala perjalanan, melainkan bentuk hukuman kolektif terhadap warga Gaza, yang melanggar prinsip kebebasan beribadah.
Menurut laporan yang dilansir Al Jazeera, Kementerian Wakaf dan Urusan Agama di Gaza, lebih dari 10.000 warga Palestina dari wilayah tersebut telah kehilangan kesempatan menunaikan ibadah haji selama tiga tahun terakhir akibat perang. Bahkan, 71 orang di antaranya dilaporkan meninggal dunia saat menunggu kesempatan berangkat ke Tanah Suci.
Dalam pernyataan resminya, kementerian menegaskan bahwa kondisi ini merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional yang menjamin kebebasan beribadah dan mobilitas manusia. Mereka pun mendesak komunitas internasional untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk membuka akses perbatasan demi kepentingan kemanusiaan dan keagamaan.
(Samirmusa/arrahmah.id)