GAZA (Arrahmah.id) -- Militer 'Israel' kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Jalur Gaza meski proses gencatan senjata masih berlangsung. Serangan yang terjadi pada awal Agustus 2026 itu dilakukan setelah 'Israel' menolak kesepakatan yang disebut tengah dijajaki antara Hamas dan Amerika Serikat (AS) terkait penghentian perang serta pembebasan sandera.
Dilansir The New York Times (3/8/2026), serangan udara 'Israel' menghantam beberapa lokasi di Gaza pada Jumat (1/8) waktu setempat. Pemerintah 'Israel' menyatakan operasi militer dilakukan sebagai respons terhadap dugaan aktivitas kelompok perlawanan Palestina Hamas yang dinilai melanggar ketentuan gencatan senjata.
Di sisi lain, Hamas menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan penghentian permusuhan yang sebelumnya telah disepakati melalui mediator internasional.
Perkembangan tersebut muncul di tengah pembicaraan intensif antara Amerika Serikat dan Hamas mengenai proposal penghentian permanen perang.
Proposal yang didukung pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan mencakup pelucutan senjata Hamas, pembebasan seluruh sandera 'Israel' yang masih ditahan di Gaza, serta pembentukan pemerintahan baru di wilayah Palestina tersebut dengan dukungan negara-negara Arab.
Namun, pemerintah 'Israel' menolak pendekatan yang dinilai memberi ruang politik bagi Hamas sebelum organisasi itu benar-benar dilucuti.
Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa negaranya tidak akan menerima penyelesaian yang memungkinkan Hamas tetap memiliki kekuatan militer di Gaza.
"Tidak akan ada perdamaian jika Hamas tetap bersenjata. Kami akan terus bertindak sampai ancaman terhadap warga Israel benar-benar dihilangkan," kata Benjamin Netanyahu sebagaimana dikutip Time.
Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya tetap berupaya mencari solusi diplomatik yang dapat mengakhiri konflik berkepanjangan tersebut.
Menurutnya, setiap kesepakatan harus memastikan pembebasan seluruh sandera sekaligus menjamin keamanan Israel dan masa depan warga sipil Palestina.
"Kami ingin mengakhiri perang ini, membebaskan semua sandera, dan menciptakan perdamaian yang nyata serta berkelanjutan," ujar Donald Trump dalam keterangannya mengenai proses negosiasi.
Di pihak Hamas, para pejabat organisasi itu menyatakan kesediaan untuk membahas berbagai opsi politik, namun menolak tuntutan pelucutan senjata sebagai syarat awal. Hamas menegaskan bahwa setiap kesepakatan harus mencakup penghentian total operasi militer Israel, penarikan pasukan dari Gaza, serta dimulainya rekonstruksi wilayah yang porak-poranda akibat perang.
Laporan Time menyebutkan bahwa pemerintahan Trump berusaha mendorong negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Qatar, untuk mengambil peran dalam pengelolaan Gaza pascaperang apabila kesepakatan berhasil dicapai.
Namun, perbedaan sikap antara Washington, Tel Aviv, dan Hamas mengenai masa depan pemerintahan serta pelucutan senjata di Gaza masih menjadi hambatan utama dalam proses negosiasi. (hanoum/arrahmah.id)
