GAZA (Arrahmah.id) - Anggota Biro Politik Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Husam Badran, menegaskan bahwa partainya akan berpartisipasi dalam pemilu Palestina mendatang melalui kerangka koalisi nasional seluas mungkin. Pernyataan ini disampaikan Badran dalam wawancara dengan saluran Al-Aqsha pada Rabu (13/8/2026), di tengah persiapan Otoritas Palestina menyambut pemilihan Dewan Legislatif pada November mendatang.
Badran, yang juga mengepalai Kantor Hubungan Nasional Hamas, secara tegas menolak segala bentuk persyaratan politik yang dipaksakan kepada faksi-faksi peserta pemilu. Menurutnya, tidak ada pihak yang berhak mendiktekan program politik khusus kepada peserta pemilu.
"Hamas, bersama sebagian besar faksi dan blok pemilihan, menolak prinsip tersebut," ujar Badran, sembari menambahkan bahwa pihaknya melihat adanya indikasi kesiapan dari Komisi Pemilihan dan peradilan Palestina untuk menjamin kebebasan rakyat dalam menentukan arah politik mereka.
Kendati menilai seruan pemilu ini terlambat hampir dua dekade dan disayangkan karena diputuskan secara sepihak oleh pimpinan Palestina tanpa konsensus nasional mendetail, berbeda dari pengalaman pemilu tahun 2006 dan 2021, Badran tetap memandang agenda ini sebagai peluang historis. Pemilu dinilai dapat menjadi jalan keluar untuk mengubah lanskap politik Palestina dan mengakhiri monopoli pengambilan keputusan nasional yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir.
Ia menegaskan bahwa hak rakyat Palestina untuk memilih kepemimpinan dan program politiknya adalah hak yang mutlak, baik untuk pemilu legislatif di wilayah Palestina maupun pemilihan Dewan Nasional (PNC) sebagai payung representasi terbesar bagi seluruh warga Palestina di dalam dan luar negeri.
Seperti diketahui, Presiden Palestina Mahmoud Abbas sebelumnya menetapkan 28 November 2026 sebagai jadwal pemilihan Dewan Legislatif, yang akan disusul oleh pemilu Dewan Nasional dan pemilihan presiden pada 2027. Dewan Legislasi sendiri praktis lumpuh sejak perpecahan internal pada 2007 dan dibubarkan secara resmi lewat dekret pada 2018.
Dalam isu strategis lainnya, Badran menempatkan Masjid Al-Aqsha dan Yerusalem sebagai inti dari konflik serta poros utama perjuangan Palestina. Ia menuduh 'Israel' memanfaatkan situasi brutal di Jalur Gaza sebagai kedok untuk mengubah status quo di Al-Aqsha, seraya memastikan bahwa isu Yerusalem senantiasa berada di garda terdepan prioritas politik Hamas.
Terkait situasi di Tepi Barat, Badran menilai eskalasi kekerasan oleh militer dan pemukim 'Israel' merupakan bagian dari proyek strategis jangka panjang pemerintah Netanyahu untuk menuntaskan konflik. Ia memperingatkan bahwa pertumpahan darah warga Palestina kerap dijadikan komoditas kampanye politik oleh berbagai faksi di 'Israel' menjelang musim pemilu.
Menutup keterangannya, Badran menegaskan bahwa isu pembebasan tahanan Palestina tetap menjadi luka yang terus menganga dan prioritas utama perjuangan Hamas. Hingga Juli lalu, jumlah tahanan Palestina di penjara-penjara 'Israel' tercatat mencapai sekitar 9.400 orang, termasuk puluhan perempuan, ratusan anak-anak, ribuan tahanan administratif, serta mereka yang dikategorikan sebagai pejuang ilegal. (zarahamala/arrahmah.id)
