WASHINGTON (Arrahmah.id) - Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan berencana mengirim sekitar 40.000 bom seberat 2.000 pon (907 kilogram) kepada 'Israel' dalam kesepakatan senjata senilai 2,8 miliar dolar AS.
Media AS melaporkan pemerintahan Trump telah menyetujui penjualan tersebut dan secara informal memberi tahu Kongres. Kesepakatan ini menjadi salah satu paket amunisi terbesar AS untuk 'Israel'.
Sebagian besar pembiayaan berasal dari skema Foreign Military Financing (FMF), yang menggunakan dana pemerintah AS untuk membantu 'Israel' membeli senjata dan peralatan militer buatan Amerika.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada AFP bahwa pemerintah AS tidak mengonfirmasi atau mengomentari penjualan senjata yang masih dalam tahap pengajuan hingga secara resmi diberitahukan kepada Kongres.
Paket tersebut dilaporkan mencakup sekitar 60.000 hulu ledak, terdiri atas 20.000 MK-84, 20.000 BLU-117, dan 20.000 I-2000 Penetrator.
Pengiriman bom seberat 2.000 pon ke 'Israel' sebelumnya ditangguhkan pemerintahan Presiden Joe Biden pada 2024 karena kekhawatiran penggunaannya di wilayah padat penduduk Gaza dapat menyebabkan banyak korban sipil.
Setelah kembali menjabat pada tahun berikutnya, Trump mencabut penangguhan tersebut dan menyetujui penjualan senjata hampir 3 miliar dolar AS yang mencakup lebih dari 35.500 bom jenis tersebut. Pada Januari tahun ini, Washington juga menyetujui paket penjualan senjata tambahan untuk 'Israel' senilai 6,67 miliar dolar AS.
Bom MK-84 menjadi sorotan setelah 'Israel' menggunakannya dalam serangan ke Kamp Pengungsi Jabalia pada 31 Oktober 2023. Serangan tersebut menghantam kawasan padat penduduk di Gaza City dan menewaskan puluhan warga. Kantor HAM PBB menyatakan serangan itu berpotensi merupakan kejahatan perang.
Investigasi Al Jazeera juga melaporkan tim Pertahanan Sipil Gaza mendokumentasikan 2.842 warga Palestina yang menurut saksi “menguap” akibat ledakan bom sejak perang dimulai pada Oktober 2023, sehingga hanya menyisakan percikan darah atau potongan kecil tubuh.
Investigasi tersebut mengaitkan sejumlah kasus dengan penggunaan amunisi yang diproduksi AS, termasuk seri MK-84 dan BLU. Namun, tuduhan mengenai penggunaan senjata termal dan termobarik yang disebut dalam laporan tersebut merupakan klaim yang diperdebatkan dan perlu dibedakan dari penggunaan bom MK-84 sebagai bom konvensional.
Ditentang Sejumlah Tokoh AS
Rencana penjualan tersebut mendapat kritik dari sejumlah tokoh politik dan komentator AS dari berbagai spektrum.
Komentator konservatif Tucker Carlson menulis bahwa tindakan pemerintah 'Israel' di Gaza merupakan genosida dan memperingatkan 40.000 bom baru tersebut dapat digunakan di Lebanon maupun negara lain di kawasan.
Senator Demokrat Chris Van Hollen mengatakan akan berupaya memblokir penjualan tersebut. Senator Bernie Sanders juga menyerukan agar Kongres menolak kesepakatan itu.
Mantan anggota Kongres Marjorie Taylor Greene turut mengkritik kebijakan tersebut. Ia mengatakan rakyat Amerika tidak memilih kebijakan itu dan mempertanyakan penggunaan uang pajak serta senjata AS dalam perang.
Sementara itu, jajak pendapat Quinnipiac University pada Juni menunjukkan 48 persen pemilih AS dan 66 persen pemilih Demokrat menilai Amerika Serikat terlalu mendukung 'Israel'. Angka tersebut meningkat dari masing-masing 16 persen dan 20 persen ketika pertanyaan yang sama pertama kali diajukan pada 2017. (zarahamala/arrahmah.id)