JAKARTA (Arrahmah.id) — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah mengintegrasikan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam kerangka manajemen keuangan serta kebijakan fiskal negara.
MUI berharap Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan perhatian serius terhadap pengembangan ekonomi syariah agar potensi ekonomi umat dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI KH Cholil Nafis menanggapi pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih.
KH Cholil mengatakan ekonomi syariah memiliki potensi besar di Indonesia. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan regulasi dan pengakuan formal dari negara agar tidak hanya menjadi pelengkap dalam perekonomian, tetapi dapat menjadi salah satu penopang pembangunan nasional.
"Saya berharap Pak Suahasil bisa mendorong, memaksimalkan ekonomi syariah. Kekuatan ekonomi umat tidak hanya sebagai konsumen, tapi menjadi penopang tentang pembangunan Indonesia," kata Cholil dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).
MUI Minta Ekonomi Syariah Masuk Kebijakan Fiskal
Menurut KH Cholil, berbagai instrumen ekonomi umat selama ini masih bergerak secara terpisah. Instrumen tersebut antara lain perbankan syariah, industri halal, serta dana sosial keagamaan.
Ia menilai seluruh potensi tersebut perlu dikonsolidasikan dan mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari instrumen ekonomi negara.
"Banyak hal yang bisa menjadi instrumen dari ekonomi umat kita, tapi itu harus diakui sebagai sebuah instrumen negara, yaitu harus masuk di dalam kerangka manajemen keuangan, kebijakan fiskal dari pemerintah tentang ekonomi dan keuangan umat ini," ujarnya.
Menurut dia, integrasi ekonomi syariah ke dalam kebijakan fiskal dapat memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan efisiensi berbagai instrumen keuangan umat.
Dengan dukungan kebijakan yang tepat, ekonomi syariah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga dapat memperkuat struktur perekonomian nasional.
MUI Usulkan Pembentukan Danantara Syariah
Dalam upaya memperkuat konsolidasi ekonomi umat, MUI juga mengusulkan pembentukan Danantara Syariah.
KH Cholil mengatakan usulan tersebut telah disampaikan kepada CEO Danantara Rosan Roeslani.
Menurut dia, Danantara Syariah dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan berbagai aset dan potensi ekonomi berbasis syariah.
"Kami sudah sampaikan kepada Pak Rosan, CEO Danantara, agar dibentuk Danantara Syariah untuk mengkonsolidasi ekonomi umat," ungkap KH Cholil.
Ia berharap pembentukan wadah tersebut dapat menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih solid dan terarah.
Dengan konsolidasi tersebut, sektor-sektor ekonomi umat diharapkan mampu berkembang lebih optimal dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.
MUI Dorong Zakat Jadi Tax Credit
Selain ekonomi syariah, MUI turut menyoroti kebijakan fiskal terkait zakat dan pajak.
KH Cholil berharap zakat dapat diperlakukan sebagai tax credit atau pengurang langsung pajak yang harus dibayarkan, bukan hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak.
"Kita berharap zakat dijadikan sebagai pajak tax credit. Sehingga orang membayar zakat ada motivasi keagamaan, ada motivasi kenegaraan," kata KH Cholil.
Menurutnya, penerapan skema tersebut dapat memberikan dorongan ganda kepada masyarakat. Pembayaran zakat tidak hanya didasarkan pada kewajiban keagamaan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kewajiban sebagai warga negara dalam sistem perpajakan.
MUI Ingatkan Suahasil soal APBN
Di sisi lain, MUI mengingatkan Suahasil agar menjaga tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan kredibel.
MUI juga meminta pemerintah meminimalkan ketergantungan terhadap utang luar negeri.
"Saya ucapkan selamat kepada Pak Suahasil Nazara yang dilantik sebagai Menteri Keuangan. Beliau bukan orang baru, lama di Badan Fiskal, jadi Wakil Menteri sampai sekarang. Tolong dijaga kepercayaan publik, termasuk untuk menata, mengamankan APBN. Hindari banyak ngutang," ujar KH Cholil.
KH Cholil menilai pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan, mulai dari Badan Kebijakan Fiskal hingga menjabat Wakil Menteri Keuangan, menjadi modal penting dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan.
Dorong Sumber Penerimaan Negara Diperluas
MUI juga menyarankan pemerintah tidak hanya mengandalkan pajak perorangan sebagai sumber penerimaan negara.
Menurut KH Cholil, pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat penerimaan dari pajak korporasi.
Namun, penguatan penerimaan pajak korporasi tersebut perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan agar tidak menimbulkan beban pajak berganda.
Melalui berbagai masukan tersebut, MUI berharap ekonomi dan keuangan syariah dapat ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan fiskal nasional.
Dengan demikian, kekuatan ekonomi umat diharapkan dapat berkembang lebih terarah dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan Indonesia.
(ameera/arrahmah.id)