JAKARTA (Arrahmah.id) - Ketua Umum Partai Gelora yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Anis Matta, menilai aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat di Indonesia.
Menurutnya, unjuk rasa mahasiswa menunjukkan bahwa ruang kebebasan berekspresi masih terbuka dan dijamin oleh konstitusi.
Pernyataan tersebut disampaikan Anis Matta usai menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Gelora ke-2 di Merlyn Park Hotel, Jakarta, Sabtu (13/6/2026), saat dimintai tanggapan mengenai aksi demonstrasi mahasiswa UI yang berlangsung pada 12 Juni 2026.
"Yang pertama, kita harus mempersepsi terlebih dahulu bahwa aksi-aksi mahasiswa ini menunjukkan demokrasi kita sehat. Artinya ada ruang untuk berekspresi secara bebas yang dijamin oleh konstitusi kita," kata Anis.
Menurut Anis, kritik dan ketidakpuasan terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.
Justru, kata dia, aspirasi yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Pasti akan ada banyak ketidakpuasan untuk capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi dengan memberikan ruang bagi teman-teman mahasiswa seperti sekarang ini, ini juga insyaallah akan memicu pemerintah untuk bekerja lebih baik," ujarnya.
Anis juga mengapresiasi para mahasiswa yang turun ke jalan karena tuntutan yang mereka suarakan dinilainya dapat merepresentasikan keresahan sebagian masyarakat.
"Sekali lagi ini menunjukkan demokrasi kita sehat dan kita tentu mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang mungkin saja secara umum bisa kita katakan mewakili suara publik atau suara rakyat di Indonesia untuk hal-hal yang mereka tuntutkan sekarang," tambahnya.
Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut pada Jumat (12/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah.
Ketua Koordinator Lapangan Aksi BEM UI menjelaskan, tuntutan pertama adalah meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Yang pertama itu kita minta pemerintah untuk menyetop pemborosan anggaran dari APBN," ujarnya.
Tuntutan kedua berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) serta harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin memberatkan rakyat.
"Kedua itu kita minta untuk menurunkan harga BBM dan juga harga-harga kebutuhan pokok," katanya.
Selanjutnya, BEM UI meminta pemerintah menghentikan sejumlah program yang mereka nilai bersifat populis, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
"Yang ketiga itu kita meminta pemerintah untuk memberhentikan program-program seperti MBG dan juga koperasi Desa Merah Putih," ujar koordinator aksi.
Tuntutan keempat adalah penghentian praktik militerisme di ranah sipil.
"Yang keempat kita minta untuk memberhentikan adanya militerisme di ranah sipil," tegasnya.
Adapun tuntutan terakhir ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Mahasiswa meminta Presiden mengakui adanya kekeliruan dalam sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
"Yang kelima kita meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahannya dan juga menyadari bahwa beliau sedang salah," ujarnya.
Aksi tersebut tidak hanya diikuti oleh mahasiswa UI, tetapi juga melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus lain, seperti Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Universitas Pancasila (UP), serta sejumlah organisasi mahasiswa lainnya.
Namun, upaya massa untuk bergerak menuju Bundaran Hotel Indonesia mendapat penghadangan dari aparat Kepolisian dan TNI di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat. Negosiasi antara mahasiswa dan aparat berlangsung lebih dari tiga jam.
Pihak kepolisian melarang aksi dilakukan di Bundaran HI dengan alasan lokasi tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian nasional.
"Bundaran HI itu jantung jalannya masyarakat, jantungnya perekonomian, central of gravity-nya Indonesia. Kalian nyetop di situ, selesai semua, Dek," kata Kepala Bagian Perencanaan Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Adri Desas Furyanto, kepada para mahasiswa.
Peristiwa ini kembali memunculkan perbincangan mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara hak menyampaikan pendapat di muka umum dan kepentingan menjaga ketertiban serta aktivitas publik.
Di sisi lain, pernyataan Anis Matta menunjukkan bahwa kritik dari mahasiswa dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang dapat menjadi pengingat sekaligus evaluasi bagi pemerintah.
(ameera/arrahmah.id)