JAKARTA (Arrahmah.id) - Sebanyak 16 aktivis asal Malaysia yang tergabung dalam rombongan kapal Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 dilaporkan turut ditahan militer "Israel" bersama lima Warga Negara Indonesia (WNI) saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza, Palestina.
Rombongan GSF merupakan armada kapal pembawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Namun, beberapa kapal mereka dicegat oleh militer "Israel" di perairan internasional dekat Siprus, Mediterania Timur, pada Senin (18/5/2026).
Penahanan tersebut memicu kecaman keras dari Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim. Ia menilai tindakan "Israel" merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional.
“Tindakan yang dilakukan terhadap misi bantuan kemanusiaan tersebut bukan saja melanggar Hak Asasi Manusia dan hukum internasional, tetapi juga memperlihatkan kesewenang-wenangan rezim Zionis dalam menutup akses bantuan, membungkam suara kemanusiaan, serta menindas siapa pun yang bangkit mempertahankan dan membela rakyat Palestina,” tegas Anwar dalam pernyataan di Kuala Lumpur, Senin.
Menurut laporan, total lebih dari 100 aktivis dari berbagai negara ditahan "Israel" dalam operasi pencegatan tersebut. Malaysia pun secara resmi mengecam tindakan itu dan menuntut jaminan keselamatan serta pembebasan segera seluruh aktivis yang ditahan.
Anwar menegaskan dunia internasional tidak boleh terus diam terhadap tindakan Israel terhadap rakyat Palestina maupun para relawan kemanusiaan.
“Penindasan terhadap rakyat Palestina dan terhadap mereka yang menggalang serta membawa bantuan kemanusiaan harus segera dihentikan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa "Israel" harus bertanggung jawab atas tindakannya terhadap para aktivis internasional.
“Israel harus mempertanggungjawabkan tindakannya,” tegas Anwar.
Ini bukan kali pertama Anwar Ibrahim mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan "Israel" terhadap kapal kemanusiaan. Dalam beberapa insiden sebelumnya, Anwar juga aktif melakukan komunikasi dan dialog dengan para pemimpin negara sahabat untuk mendorong pembebasan para aktivis yang ditahan.
Sementara itu, lima WNI yang ikut dalam misi kemanusiaan tersebut sebelumnya dilaporkan mengalami kesulitan untuk dilacak keberadaannya oleh pemerintah Indonesia karena tidak adanya hubungan diplomatik langsung antara Indonesia dan "Israel".
Empat dari lima WNI itu diketahui merupakan jurnalis dari Republika, Tempo, dan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI).
(ameera/arrahmah.id)