BEIRUT (Arrahmah.com) – Perselisihan diplomatik antara Libanon dan Arab Saudi—didorong oleh seorang menteri senior kabinet Libanon yang mengecam intervensi militer Saudi di Yaman—telah menimbulkan kekhawatiran bahwa garis patahan geopolitik Timur Tengah akan memperkuat krisis politik dan ekonomi Libanon yang sudah akut.
Libanon mendesak Arab Saudi untuk menerima “dialog” pada Senin (1/11/2021) untuk menyelesaikan krisis diplomatik antara kedua negara, di tengah kemarahan Riyadh atas deskripsi Menteri Informasi Lebanon George Kordahi –sebelum dia masuk pemerintahan– tentang keterlibatan Arab Saudi dalam perang di Yaman sebagai tindakan “absurd”.
Arab Saudi menghentikan impor dari Libanon pada hari Jumat, setelah menarik duta besarnya dari Beirut –sebuah langkah yang ditiru oleh beberapa negara Teluk– dan meminta kepergian duta besar Libanon di Riyadh. Sanksi besar-besaran ini memberikan pukulan telak bagi negara yang sudah terhuyung-huyung dari krisis ekonomi yang parah.
Kordahi didukung oleh “Hizbullah” dan tidak berniat untuk mengundurkan diri. Pemerintahan Perdana Menteri Najib Mikati yang baru-baru ini dibentuk –yang sudah dilanda perpecahan sengit atas penyelidikan ledakan Beirut Agustus 2020– mendapati dirinya semakin melemah oleh pertengkaran diplomatik.
FRANCE 24 berbicara dengan Karim Sader, seorang konsultan politik yang mengkhususkan diri di negara-negara Teluk, mengenai penyebab dan konsekuensi dari krisis tersebut.
Apa yang menyebabkan krisis ini? Dan apa konsekuensi politiknya bagi Libanon?
Penting untuk dicatat bahwa hubungan antara Libanon dan Arab Saudi tidak baik sejak 2016, ketika Presiden Michel Aoun terpilih –sebagian besar karena aliansinya dengan “Hizbullah” [proksi politik-militer Iran, musuh bebuyutan Syiah Arab Saudi].
Riyadh merasa sulit untuk menahan kekuatan dan pengaruh yang semakin intensif yang diberikan “Hizbullah” di Libanon, sebuah negara di mana kerajaan telah banyak berinvestasi. Jadi dalam konteks ini, pernyataan menteri kabinet Libanon bertindak sebagai dalih tepat waktu bagi Putra Mahkota Mohammed bin Salman [MBS] untuk mengepalkan tinjunya di atas meja dan meminta sekutu Baratnya untuk memperkuat sikap mereka terhadap “Hizbullah”.
Di matanya, Prancis dan AS terlalu pasif dan berdamai dengan pengaruh Iran di Libanon. “Hizbullah” meninggalkan jejak yang kuat pada pemerintah baru Libanon adalah penghinaan besar bagi Saudi –dan itu belum lagi kedatangan tanker minyak Iran di Libanon yang dipesan oleh partai Syiah, mengabaikan risiko sanksi AS.
MBS bahkan lebih berani mengambil garis keras karena ia harus bangkit dari ketidakhadirannya di panggung global sejak terpilihnya Presiden AS Joe Biden – yang terakhir diilustrasikan dengan penolakannya untuk menghadiri KTT G20. Mengadopsi pendekatan terhadap Libanon ini memungkinkan Arab Saudi untuk menegaskan kembali dirinya di Timur Tengah, serta menunjukkan bahwa Riyadh memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat atas sebuah negara yang memiliki hubungan dekat dengan Barat, khususnya Prancis.
Pengungkit utama yang dapat ditarik MBS di Libanon adalah untuk mengacaukan pemerintahan baru Najib Mikati, hasil dari negosiasi yang melelahkan selama berbulan-bulan. Prancis dan AS sangat mendukung pembentukan pemerintahan baru ini, sehingga mereka tidak ingin melihat risiko sedikit pun melemahnya atau rumor pengunduran diri PM. Tetapi gagasan keruntuhannya telah menjadi topik pembicaraan yang sering di Libanon sejak dimulainya kemandekan diplomatik ini.
Apa kemungkinan konsekuensi dari krisis baru ini bagi ekonomi Libanon yang sudah babak belur?
Ini adalah konteks yang mengerikan untuk Libanon, dalam kesulitan besar dan kehilangan bantuan internasional. Jadi, Riyadh memilih momennya dengan bijaksana. Arab Saudi kehilangan banyak pengaruh atas politik Libanon ketika pecah dengan kubu [Sunni] mantan perdana menteri Saad Hariri. Tetapi ekonomi adalah pengungkit terakhir pengaruh langsung Saudi yang tersisa atas Libanon.
Krisis diplomatik ini dapat merugikan Libanon, karena bergantung pada minyak dari negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi. Libanon juga lebih bergantung pada pengiriman uang dari diasporanya –dan sebagian besar ekspatriat ini mendapatkan uang di monarki Teluk; hampir 550.000 secara total, termasuk hampir 350.000 di Arab Saudi. Libanon sangat membutuhkan pengiriman uang itu di tengah berakhirnya subsidi internasional dan pembatasan yang diberlakukan bank pada penarikan dolar.
Embargo Arab Saudi terhadap impor dari Libanon juga merupakan pukulan berat, negara itu bisa menghadapi kehilangan pendapatan hingga $300 juta per tahun. Ini bukan negara pengekspor –tetapi 10 persen dari ekspornya masuk ke Arab Saudi. Jadi dengan menyerang dompet Libanon, Arab Saudi mengingatkan negara itu bahwa sikapnya yang berpuas diri terhadap “Hizbullah” dapat benar-benar merugikannya.
Solusi apa yang mungkin ada untuk keluar dari krisis ini?
Arab Saudi tidak ingin menjatuhkan pemerintah Libanon karena itu akan mengasingkan sekutu Baratnya. Manuver Riyadh adalah produk dari pendekatan impulsif dan naluriah MBS – yang dimulai dengan langkah berani diikuti dengan de-eskalasi. Tentu saja, semua orang ingat ketika dia secara paksa menahan Saad Hariri di Arab Saudi sebelum mengizinkannya kembali ke Libanon setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron turun tangan.
Dalam situasi saat ini, Arab Saudi telah menunjukkan bagaimana hal itu benar-benar dapat mengganggu Libanon – jadi orang mungkin mengharapkan Riyadh untuk mulai melunakkan sikapnya terhadap Beirut: Pertama dengan menjauhkan ekspatriat Libanon dari sanksi, karena memotong pengiriman uang itu akan hampir fatal bagi ekonomi Libanon.
Para ekspatriat itu akan memberikan suara dalam pemilihan parlemen Libanon pada bulan Maret. Jadi Saudi memiliki insentif besar untuk membuat mereka tetap di sisi dengan memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan terus mengirim kiriman uang kembali. (haninmazaya/arrahmah.com)
