YERUSALEM (Arrahmah.id) -- Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu melontarkan pernyataan bernada skeptis terhadap komitmen negara-negara Arab dalam mendukung kemerdekaan Palestina, dengan menyebut desakan publik mengenai pendirian negara Palestina bertolak belakang dengan percakapan tertutup yang ia dengar secara diplomatis di balik layar.
Pernyataan tersebut disampaikan Netanyahu dalam wawancara khusus menjelang pemilu parlemen yang dirilis oleh harian The Jerusalem Post (22/10/2026).
Saat ditanya mengenai syarat pendirian negara Palestina yang kerap diajukan oleh mitra-mitra regional seperti Arab Saudi sebagai prasyarat normalisasi hubungan bilateral, Netanyahu menepis signifikansi tuntutan tersebut dan menganggapnya sekadar konsumsi diplomatik terbuka.
"Kalian salah jika memercayai omong kosong itu. Ya, secara terbuka di hadapan publik mereka memang menyatakan demikian. Namun saya enggan membeberkan apa yang sebenarnya saya dengar secara langsung. Di dunia Arab, kepedulian mereka terhadap bangsa Palestina pada dasarnya sama besarnya dengan kepedulian kalian sendiri," ujar Netanyahu dikutip dari The Jerusalem Post (22/10).
Pernyataan pemimpin partai sayap kanan Likud tersebut kontras dengan sikap resmi negara-negara kawasan Timur Tengah. Riyadh bersama sejumlah ibu kota Arab berulang kali menegaskan kembali komitmen prinsipil Prakarsa Perdamaian Arab (Arab Peace Initiative), yang mensyaratkan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota sebelum terwujudnya hubungan diplomatik resmi secara penuh dengan 'Israel'.
Langkah diplomatik dan retorika kampanye Netanyahu ini muncul di tengah negosiasi regional yang terus berlangsung di bawah mediasi internasional.
Di satu sisi, Netanyahu berupaya meyakinkan para pemilih domestiknya bahwa kesepakatan integrasi regional serta normalisasi dengan kekuatan-kekuatan utama di dunia Arab dapat tercapai tanpa perlu memberikan konsesi kedaulatan wilayah kepada pihak Palestina.
Di sisi lain, otoritas Palestina dan para diplomat regional memperingatkan bahwa stabilitas kawasan yang berkelanjutan tetap menuntut penyelesaian substansial atas status kenegaraan Palestina.(hanoum/arrahmah.id)