GAZA (Arrahmah.id) -- Kelompok perlawanan bersenjata Palestina, Hamas, dilaporkan telah menyampaikan peringatan resmi kepada otoritas 'Israel' bahwa mereka siap melancarkan aksi militer skala besar serupa dengan serangan lintas batas pada 7 Oktober 2023 di setiap wilayah target begitu peluang terbuka.
Pesan tersebut disampaikan oleh perwakilan pimpinan Hamas dalam sebuah pertemuan resmi dengan Koordinator Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ramiz Alakbarov, di kantor PBB di Jalur Gaza. Dalam pertemuan tersebut, para negosiator Hamas secara eksplisit meminta pejabat PBB tersebut meneruskan nota ancaman itu kepada otoritas Israel.
Sebagaimana dilansir i24NEWS (22/10/2026), ancaman tersebut mencakup rencana target operasi di dalam wilayah teritorial kedaulatan 'Israel', Tepi Barat (West Bank), hingga target-target di luar negeri.
Menindaklanjuti pesan tersebut, Alakbarov dilaporkan telah menyerahkan laporan diplomatik itu kepada Mayor Jenderal Yoram Halevy, Koordinator Aktivitas Pemerintah di Wilayah Teritorial (COGAT) Israel, pada Rabu (21/10).
Dokumen ancaman militer itu kemudian langsung diedarkan secara berstatus darurat ke meja eselon tinggi pejabat pertahanan dan kabinet keamanan 'Israel', yang mencatatnya sebagai sinyal peringatan paling eksplisit dan langsung dari kelompok bersenjata itu dalam beberapa bulan terakhir.
Berdasarkan laporan yang beredar, delegasi Hamas menyampaikan kegusaran atas situasi di lapangan yang kian membatasi pergerakan dan kontrol administrasi mereka di wilayah pesisir tersebut.
Di antara faktor-faktor yang diprotes mencakup berlanjutnya operasi militer intensif oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF), pergeseran batas garis demarkasi posisi tempur Israel (yellow line), serta keputusan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas yang membatalkan agenda pemilu legislatif yang sebelumnya dijadwalkan pada 28 November. Hamas menegaskan bahwa status quo politik dan militer saat ini tidak lagi dapat diterima.
Di pihak lain, 'Israel' terus melancarkan operasi penyisiran taktis terhadap komando sayap militer Hamas, termasuk unit Nukhba, sembari menolak opsi integrasi komite tata kelola administratif teknokratis Palestina di Gaza pascaperang.
Sementara itu, para mediator gencatan senjata internasional dan dewan negosiasi terus berupaya menekan Hamas agar melucuti persenjataan militer—suatu konsesi diplomatik yang hingga kini belum disepakati di tengah kebuntuan pembentukan otoritas keamanan pascakonflik. (hanoum/arrahmah.id)