WASHINGTON (Arrahmah.id) - Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent pada Senin (24/8/2026) mengumumkan rencana untuk memperluas tekanan ekonomi terhadap Iran melalui sanksi baru yang disebutnya sebagai kampanye “pencekikan ekonomi”.
Kebijakan tersebut mencakup perluasan ancaman sanksi sekunder terhadap negara dan perusahaan yang tetap melakukan transaksi dengan Iran. Washington juga memperingatkan pihak-pihak yang tidak ikut menerapkan sanksi AS bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi.
Pengumuman itu disampaikan hampir enam bulan setelah perang AS-'Israel' terhadap Iran berlangsung dan ketika perundingan damai mengalami kebuntuan. Pada saat yang sama, Iran masih membatasi sebagian besar lalu lintas pelayaran melalui Selat Hormuz.
Sebelumnya, Bessent menyebut kebijakan tersebut sebagai “economic D-Day” terhadap Iran. Namun, dalam pengumuman terbarunya, ia tidak menyebut negara tertentu sebagai target maupun menetapkan tenggat waktu penerapannya.
“Tujuan kami di seluruh dunia adalah memutus setiap jalur ekonomi yang menopang rezim ini hingga Teheran berdiri sendirian,” kata Bessent kepada wartawan.
Ia menambahkan bahwa negara-negara yang tidak bergabung dalam sanksi AS akan ikut terisolasi. Presiden Donald Trump juga disebut telah menghubungi sejumlah pemimpin dunia untuk meminta mereka menghentikan hubungan dengan Teheran.
Departemen Keuangan AS mengatakan sanksi sekunder baru akan menyasar sejumlah sektor Iran, termasuk aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran.
Washington juga menjatuhkan sanksi terhadap 60 individu, perusahaan, dan kapal yang dituduh membantu Iran memperoleh pendapatan dari minyak, melakukan pengadaan senjata, serta menjalankan operasi siber.
Sanksi tersebut mencakup sejumlah entitas yang berada di Uni Emirat Arab, Hong Kong, China, Singapura, dan Eropa.
Bessent memperingatkan bahwa setiap entitas yang membantu pencucian uang atas nama Iran akan dikeluarkan dari sistem dolar AS.
Pemerintah Iran menanggapi ancaman tersebut dengan menyatakan bahwa Teheran telah lama mempersiapkan diri menghadapi tekanan ekonomi.
Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh mengatakan pemerintah telah menunggu rencana tersebut dan memiliki strategi untuk menghadapinya.
“Kami telah lama menunggu rencana ini. Pemerintah telah dan masih siap, serta memiliki rencana dua tahun untuk menghadapi situasi tersebut,” ujarnya.
Iran telah menghadapi sanksi internasional selama puluhan tahun. Sebelum perang berlangsung, Iran masih mampu mengekspor jutaan barel minyak per hari, terutama ke Cina, serta menggunakan berbagai jaringan keuangan internasional untuk menghindari sanksi.
Ketika ditanya apakah bank-bank Cina akan menjadi sasaran, Bessent menjawab bahwa “tidak ada yang berada di luar jangkauan sanksi AS.”
Ali Vaez dari International Crisis Group menilai Washington berusaha memberikan tekanan ekonomi maksimum melalui berbagai instrumen. Namun, menurutnya, Iran telah menghadapi sebagian besar bentuk tekanan tersebut sebelumnya.
Tekanan ekonomi AS juga berlangsung bersamaan dengan blokade laut terhadap Iran. Menurut pelacak maritim Kpler, ekspor minyak Iran melalui Selat Hormuz turun dari sekitar 2 juta barel per hari sebelum perang menjadi sekitar 400 ribu barel per hari pada pertengahan Agustus.
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan peralihan fokus ke tekanan ekonomi tidak berarti opsi militer telah dikesampingkan.
“Tekanan ekonomi, kami tahu, saat ini paling menyakiti mereka,” kata Hegseth. Namun ia menegaskan bahwa Washington tetap membuka kemungkinan melakukan serangan militer di Selat Hormuz maupun wilayah sekitar Iran.
Bagi masyarakat Iran, eskalasi tekanan tersebut berpotensi memperburuk kondisi ekonomi setelah bertahun-tahun menghadapi inflasi tinggi. Kondisi ekonomi sebelumnya turut memicu demonstrasi besar-besaran antipemerintah pada Desember dan Januari. (zarahamala/arrahmah.id)
